Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Balikpapan ke Samarinda dilanjutkan. Saat ini pembangunan telah memasuki rencana lelang yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Keseluruhan panjang tol yang dinamakan free way itu adalah 99,02 kilometer. Dimulai dari Balikpapan hingga Jembatan Mahkota II di Samarinda, Proyek ini mulai dikerjakan sejak 2011.

“Sekarang memasuki paket 2, 3 dan 4, yang dilelang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak usai peresmian sejumlah proyek di Kaltim seperti pembangkit tenaga listrik dan rumah sakit tipe pratama, Rabu (20/05).

Awang menjelaskan, tol dibangun dengan lima paket. Yakni paket 1 sepanjang 25 km dari kilometer 13 Balikpapan ke Samboja; paket 2 sepanjang 23,3 km dari Samboja ke Palaran I; paket 3 sepanjang 21,9 km dari Samboja ke Palaran 2 lalu; paket 4 dari Palaran ke Jembatan Mahkota II di Samarinda. Sedangkan paket 5 dari Kelurahan Sepinggan di Balikpapan ke km 13. Keseluruhan pembangunannya diperkirakan mencapai Rp9,5 triliun.

Menurut Awang, skema pembangunannya adalah paket 1 dan 5 digarap dengan kucuran dana pemerintah. Tiga paket lain dikerjakan pihak swasta melalui lelang yang ditargetkan berlangsung pada 2015 ini.

“Kami dapat dukungan Kabinet Indonesia Bersatu dan Kabinet Kerja, ada keputusan Menteri PU di 2010 hingga DPRD Kaltim di 2014, untuk pembiayaan paket 1 dan 5 melalui APBD dan APBN,” kata Awang.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hermanto Dardak mengungkapkan, proyek tok tersebut diperkirakan menelan biaya sekitar Rp80 miliar-Rp90 miliar per kilometer.

Pembangunan jalan tol ini merupakan bagian dari rencana besar pemprov menghubungkan kawasan industri di Kaltim. Mulai dari Penajam Pasir Utara, Bontang, hingga Kutai Timur.

Tol juga menjadi jalan keluar pemerintah menghubungkan tiga kawasan industri itu. Pembangunan tol, khususnya Balikpapan-Samarinda, tidaklah mulus. Sempat tertunda lantaran persoalan pembebasan lahan, pemerintah kini mengklaim telah menyelesaikan permasalahan itu. “Pembebasan lahan sudah selesai sekitar 80 persen,” pungkas Hermanto.