Ketua MPR Zulkifli Hasan dan peserta Tanwir ke 26 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan Diskusi Kebangsaan, di Manado, Sulawesi Utara, Kamis malam (29/10). Diskusi membahas beberapa topik. Mahasiswa secara kritis menyampaikan pertanyaan dan pernyataan berkaitan dengan persoalan yang dihadapi bangsa ini.

Beberapa hal yang ditanyakan antara lain soal sosialisasi Empat Pilar MPR, korupsi, ekonomi hingga keinginan untuk mencabut mandat dari presiden Joko Widodo. Zulkifli Hasan menjawab semua pertanyaan mahasiswa.

Zulkifli Hasan mengatakan, berbagai persoalan kebangsaan tidak lepas dari sistem ketatanegaraan yang ada saat ini. "Memang sistemnya sudah seperti itu," kata Zulkifli yang juga Ketua Umum PAN.

Zulkifli mempertanyakan apakah sistem ketatanegaraan sudah benar atau perlu penyempurnaan.Berkaitan dengan penyempurnaan sistem ketatanegaraan, Zulkifli menjelaskan MPR telah membentuk Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat untuk perubahan sistem ketatanegaraan.

"Silakan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat kepada badan atau lembaga pengkajian ini," ujar Zulkifli.

Menurut Zulkifli, untuk perubahan sistem ketatanegaraan, diperlukan amandemen (perubahan) UUD. Sedangkan untuk perubahan UUD perlu persetujuan dari dua pertiga anggota MPR. "Perubahan UUD adalah sebuah keputusan politik," kata Zulkifli.

Zulkifli mengaku, dirinya saat ini sedang melakukan kerja-kerja politik yaitu berkomunikasi dengan pimpinan partai dan elit poltik untuk mendapatkan dukungan (keputusan) politik untuk perubahan UUD.

"Kalau hanya PAN tidak cukup, saya dekati partai Gerindra, Partai Golkar, dan partai-partai lainnya," kata Zulkifli.

Zulkifli mengatakan, tujuannya adalah untuk mendapatkan dua pertiga suara di MPR sebagai syarat perubahan UUD. "Kuncinya ada pada Megawati Soekarnoputri. Sebab, PDI Perjuangan partai terbesar, kursinya paling banyak di parlemen," kata Zulkifli,

MPR pun pernah mengundang Megawati untuk berbicara soal ketatanegaraan. "Ibu Megawati juga merasakan perlunya perbaikan dalam sistem ketatanegaraan. Jadi sekarang tidak ada lagi KMP (Koalisi Merah Putih) dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat). Ketatanegaraan kita harus dibenahi," pungkas Zulkifli,