Musyawarah Kerja Nasional ke-4 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi momentum bagi partai itu untuk menyampaikan penilaiannya terhap kinerja pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah melalui tahun pertamanya.

Kritikan itu disampaikan Presiden PKS Sohibul Iman dalam pidato politiknya di acara Mukernas yang berlangsung di Depok, Jawa Barat tersebut.

Pertama, terkait dengan perekonomian Indonesia. Sohibul menilai, pengelolaan perekonomian Indonesia belum ditata dengan baik oleh pemerintah. Target pemerintah seperti yang dicantumkan dalam Nawa Cita pun dinilai jauh dari harapan.

"Target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun semakin jauh dari harapan. Sementara 4 komponen pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintahan, investasi, dan ekspor mengalami pelemahan," ujar dia.

Masih berkaitan dengan ekonomi, kritikan kedua ditujukan kepada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah. PKS menilai kontrol pemerintah terhadap belanja negara masih belum optimal.

Bentuk kritikan terhadap APBN ditunjukkan PKS saat DPR RI menggelar rapat paripurna pengesahan APBN 2016. Saat itu, fraksi PKS memberikan 18 catatan kritis terkait RAPBN 2016. "Namun dengan berat hati PKS memilih menerima RAPBN 2016 dengan catatan," katanya.

Catatan ketiga, berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat, bagi PKS adalah tanda pemerintah belum optimal.

Catatan keempat berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. PKS memberikan apresiasi terhadap sikap pemerintah yang dengan tegas menegakkan hukuman mati meski mendapat tentangan dari dunia internasional.

Namun, buruknya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dinilai sebagai kekurangan pemerintahan Jokowi-JK.

"Tidak optimalnya konsilidasi antar penegak hukum membuat agenda penegakan hukum terlihat belum solid, termasuk pemberantasan korupsi," ujarnya.

Adapun kritik terakhir, terkait konsolidasi politik yang masih naik turun di Indonesia. PKS meminta pemerintah untuk mendorong percepatan konsolidasi politik agar stabilitas politik nasionak bisa tercipta.

"Stabilitas politik nasional adalah landasan dari terbangunnya stabilitas perekonomian dan keamanan nasional, maka konsolidasi dan komunikasi politik yang intensif adalah kunci dari semuanya," tandas Sohibul.