Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku, proses penggabungan kepengurusan antara pengurus Golkar hasil Munas Bali dan Munas Ancol saat ini sudah hampir rampung. Setelah selesai, kepengurusan gabungan itu akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM di bawah payung kepengurusan Golkar hasil Munas Bali.

“Secara intens kami lakukan negosiasi kubu Agung dan teman-teman lain tentang siapa yang akan dimasukkan ke dalam itu, sudah hampir final. Mudah-mudahan satu-dua hari ini final," ujar Aburizal kepada pers di Jakarta, Rabu (30/03).

Dikatakan, setelah kepengurusan gabungan didaftarkan ke Kemenkumham dan mendapat pengesahan, baru lah Golkar menggelar rapat pleno untuk membahas pelaksanaan Musyawarah Nasional rekonsiliasi.

Aburizal berharap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly bisa secepatnya mengeluarkan surat pengesahan setelah kepengurusan didaftarkan.

“Enggak ada hambatan. Di rumah JK, kami katakan, kalau keputusan dari MA itu keluar maka penyelenggara daripada munas adalah Munas Bali." Ujar Aburizal.

Sebelumnya, sejumlah pihak menyesalkan hingga saat ini belum juga ada kejelasan tentang pelaksanaan Munas Golkar. Bakal calon ketua umum Partai Golkar Mahyudin mengatakan, saat ini hanya tuhan yang tahu apakah Munas jadi digelar atau tidak. Sebagai calon yang akan berkompetisi di Munas, Mahyudin pun galau dan memilih menghentikan sementara aktivitas kampanye.