Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menemukan anggaran siluman di Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta. Ada kegiatan yang tidak diusulkan di APBD, tapi tiba-tiba muncul dalam anggaran. Jumlahnya mencapai Rp33,442 miliar.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPKP DKI Jakarta, Bonny Anang Dwijanto saat menyampaikan laporan audit dihadapan Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, di Balaikota, Kamis (06/11).

“Ada kegiatan Dinas Kesehatan yang tidak diusulkan di APBD, tapi muncul di anggaran. Itu sekitar 34 kegiatan dengan jumlah Rp33,442 miliar."

Bonny menyebut, pada APBD 2013, BPKP menemukan anggaran siluman di Dinas Kesehatan DKI mencapai Rp210,801 miliar dengan 58 kegiatan fiktif.

“Proses penyusunan hingga penetapan APBD dan APBD Perubahan itu sangat rawan berpotensi (korupsi). Meski (anggaran) sudah disahkan, sering kali tiba-tiba muncul anggaran (siluman) di dalamnya, semoga e-budgeting menjadi jalan keluar penyelesaian permasalahan ini," kata Bonny.

Agar hal ini tidak terulang, dalam penyusunan dan penetapan APBD DKI tahun mendatang, Bonny meminta Pemprov DKI untuk segera mengoptimalkan penerapan e-budgeting. Sehingga, ia berharap keberadaan anggaran siluman dalam kegiatan fiktif itu segera dihilangkan.