Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan menggelar rapat pimpinan (rapim) pada 19 hingga 21 Januari mendatang. Melalui Rapim TNI akan ditetapkan pokok-pokok kebijakan Panglima TNI 2011, yang berkaitan dengan pembangunan kekuatan pokok minimum dan Reformasi Birokrasi TNI.

Dalam amanatnya ketika menjadi Inspektur pada upacara bendera tujuh belasan di Lapangan Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (17/01), Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, TNI berada pada masa awal dari program kerja dan anggaran tahun 2011.

Awal program kerja tersebut akan ditandai dengan pelaksanaan Rapim TNI 2011, pada tanggal 19 hingga 21 Januari 2011 mendatang. “Melalui Rapim TNI akan ditetapkan pokok-pokok kebijakan Panglima TNI 2011, yang berkaitan dengan pembangunan kekuatan pokok minimum dan Reformasi Birokrasi TNI,” ujar Panglima TNI sebagaimana rilis yang disampaikan kepada politikindonesia.com.

Selain itu, akan dibahas pula berbagai kebijakan berjenjang, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan anggaran TNI tahun 2010, peningkatan kesejahteraan prajurit dan PNS TNI beserta keluarganya, serta arah dari program dan anggaran tahun 2011.

Panglima TNI mengimbau, kepada seluruh unsur pimpinan TNI baik di lingkungan Mabes TNI maupun di lingkungan angkatan, untuk dapat memberikan bahan-bahan pemikiran yang relevan, demi berhasil dan suksesnya Rapim TNI tahun 2011 tersebut.

Menyinggung substansi Rapim, Panglima TNI menegaskan, bahwa TNI akan konsisten dalam mewujudkan kekuatan pokok minimum pertahanan demi terwujudnya kekuatan pertahanan negara yang cukup dan lebih memadai. “Makna dan hakekat dari kekuatan cukup, adalah kekuatan yang mampu mengemban tugas-tugas operasional, yang setiap saat dapat dikembangkan bila diperlukan, tidak berlebihan di tengah keterbatasan anggaran dan tidak ketinggalan di tengah kemajuan teknologi militer, namun tetap memancarkan daya tangkal yang tinggi, sehingga disegani oleh kawan atau lawan.”

Panglima TNI juga menekankan kepada seluruh Prajurit untuk meningkatkan wawasan serta ilmu pengetahuan dan teknologi guna membangun kapasitas dan kapabilitas TNI dalam rangka mendukung pembangunan kekuatan pokok minimum TNI yang solid dan profesional.

Prajurit TNI diminta memelihara dan meningkatkan produktivitas kerja dengan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Meningkatkan disiplin pribadi sebagai basis terwujudnya disiplin satuan dan disiplin masyarakat.”

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI juga menegaskan komitmen netralitas politik TNI, sebagai salah satu bukti kongkrit dari hasil Reformasi Internal TNI. Panglima TNI meminta jajarannya untuk mengurangi dan menyederhanakan kegiatan yang bersifat seremonial, guna mencegah terjadinya pemborosan dalam rangka efisiensi dan efektifitas kegiatan.