Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani banjir yang terjadi di sejumlah wilayah ibukota. Utamanya, kinerja Camat dan Lurah sebagai ujung tombak penanganan masalah banjir. Siti menilai, lelang jabatan yang dilakukan pemprov DKI belum membawa dampak terhadap perbaikan kinerja aparatnya.

Zuhro mengatakan, terlambatnya penanganan masalah pengungsi menyebabkan banyaknya anak-anak yang terpaksa menjadi pengemis, seperti yang tampak di lokasi banjir di Pancoran, Jakarta Selatan.

“Lelang jabatan tidak akan menyelesaikan masalah karena kultur kerjanya masih sama saja. Kalau kita datang ke kecamatan dan kelurahan tetap sama saja, baik sebelum atau sesudah adanya lelang jabatan yang dilakukan Jokowi," ujar Siti kepada pers di Jakarta, Jumat (24/01).

Siti mengatakan, penyelesaian banjir tidak dapat dilakukan dengan gaya blusukan Gubernur Jakarta Jokowi. “Sudahlah, cukup blusukan yang dilakukan Jokowi. Sekarang saatnya kerja nyata karena masalah banjir dan kemacetan tidak bisa diselesaikan dengan hanya blusukan," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengingatkan Jokowi-Ahok bahwa masalah banjir tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya program yang jelas. “Masyarakat butuh kerja nyata gubernur, bukan janji," lanjutnya.

Peneliti LIPI ini meminta pemprov DKI untuk melakukan kerja secara komprehensif untuk menyelesaikan masalah banjir DKI,karena tidak bisa ditangani secara parsial. “Untuk itu, mereka harus melakukan lobi dan koordinasi kepada pemda di sekitar Jakarta tidak cukup hanya dengan Jawa Barat saja,” tegasnya.