Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum mempunyai sikap resmi terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi. Kalau pun ada kader PDIP yang menentang rencana itu, adalah sah-sah saja sebagai sikap pribadi.

Setidaknya demikian pernyataan yang disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Achmad Basarah kepada pers, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (06/11). “Sekarang ini masih sah-sah saja anggota fraksi untuk berpendapat."

Ia menyebut, sikap partai atas rencana kenaikan harga BBM ditentukan, setelah pemerintah memberikan data dan keterangan atas rencana kebijakan tersebut.

Basarah bilang, kalau ada kader PDIP yang menentang rencana kenaikan harga BBM padahal PDIP adalah partai pendukung pemerintah, belum bisa disebut sebagai pembangkangan. Pasalnya, memang belum ada keputusan resmi dari partai. “Tapi, setelah partai mengkaji dan mengeluarkan keputusan maka seluruh kader wajib mematuhinya,” ujar dia.

Basarah menyebut, ada 3 kemungkinan sikap yang akan diambil PDIP. Yaitu, mendukung, mendukung dengan catatan atau menolak. Namun, sikap itu akan diambil setelah PDIP mengkaji rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah.

Saat ini kenaikan harga BBM hanya sebatas wacana dan belum ada realisasinya. “Kalau pemerintah masih berencana maka partai pendukung belum menentukan sikap dan keputusannya," tandas Basarah.