DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk mengevaluasi kepemimpinan partai pasca penahanan Ketua Umum Golkar Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat pleno juga akan membahas desakan penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti ketua umum.

Rencana itu disampaikan Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid kepada pers, Minggu (19/11) malam. "Itu aspirasi (munaslub) nanti dibahas dalam rapat pleno DPP Partai Golkar," terang Nurdin.

Desakan tentang penyelenggaraan Munaslub, yang salah satunya disuarakan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Nurdin menyebut, keputusan menyelenggarakan munaslub atau tidak, bergantung dari hasil kajian dan evaluasi yang disampaikan dalam rapat pleno.

Nurdin menganggap, penahanan Novanto oleh KPK terkait statusnya sebagai tersangka e-KTP, tidak akan menyandera partai. Semua yang berkaitan dengan kondisi partai saat ini, ujar dia, akan dibahas dalam rapat pleno besok sebelum dibawa ke rapat pimpinan nasional (rapimnas).

"Semua kami bicarakan, secara terbuka transparan objektif demi kepentingan partai. Keputusan tertinggi di internal partai itu di rapat pleno. Tidak ada keputusan di luar itu," terang dia.