CEO Uber Technologies Inc Travis Kalanick memutuskan untuk keluar dari kelompok penasihat ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah yang diambil Kalanik, Kamis (02/02) itu, di tengah meningkatnya tekanan dari aktivis dan karyawan yang menentang kebijakan imigrasi pemerintah AS.

Tak hanya dari karyawan, kritik pun datang dari para pengemudi Uber, yang sebagian dari mereka adalah imigran di AS.

"Bekerjasama dalam grup itu tak dapat diartikan sebagai bentuk dukungan kepada Presiden atau pun terkait dengan agenda tertentu. Namun sayangnya, hal itu telah disalahartikan," ujar Kalanick, melalui memo yang dikirimkan via email kepada seluruh staf Uber, seperti dilansir Reuters, Jumat (03/02).

Dalam memo tersebut, Kalanik mengatakan bahwa ada banyak cara untuk terus melakukan advokasi guna mengubah kebijakan imigrasi. Ia menganggap, perintah eksekutif ini menyakiti banyak orang di komunitas yang ada di seluruh Amerika.

Lebih lanjut, Kalanick juga telah berbicara kepada Trump tentang kebijakan imigrasi yang akan berdampak buruk. Ia juga telah mengatakan kepada Trump bahwa dirinya tidak akan bergabung dengan dewan penasihat ekonomi presiden.

Sebelumnya, Kalanick dikritik karena bergabung dalam dewan penasihat Trump. Ia bahkan dituduh memberi dukungan terhadap kebijakan anti-imigran. Tagar #DeleteUber pun menyebar di media sosial.

Dalam pernyataannya, Kalanick membantah tuduhan itu. "Kebijakan imigrasi itu akan memberi dampak pada banyak orang tak bersalah," kata Kalanick.

Ia menambahkan, perusahaan akan memberikan kompensasi pada pengemudi yang terlantar di luar negeri selama tiga bulan ke depan.

Terkait keputusan itu, Gedung Putih dalam pernyataan tertulisnya tidak memberikan tanggapan khusus terhadap Uber.

Disebutkan, Presiden Trump mengaku sangat mengerti dengan pentingnya dibangun dialog dengan para pemimpin dunia usaha, untuk mencari jalan demi membangun ekonomi AS yang lebih kuat.

Keputusan Kalanick ini bukan tak mungkin akan menjadi tekanan bagi CEO lain yang tergabung dalam kelompok yang sama. Kelompok itu dijadwalkan akan menggelar pertemuan dengan Presiden Trump pada Sabtu WIB, besok.