Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengundang sejumlah tokoh agama ke Istana Negara, Senin (17/01). Namun ada yang menyarankan agar para tokoh lintas agama yang diundang untuk berdialog dengan Presiden SBY diminta untuk jangan dulu memenuhi undangan itu.

"Saya pikir para tokoh agama ini masih butuh waktu untuk menyerap aspirasi publik terkait data-data kebohongan pemerintah," ujar Direktur Eksekutif MAARIF Institute Fajar Riza Ul Haq, Minggu (16/01).

Menurut Fajar, para tokoh lintas agama harus fokus dalam gerakan pencanangan tahun 2011 sebagai tahun perlawanan terhadap kebohongan. Pada waktunya nanti, ada saat yang lebih tepat bagi para tokoh agama untuk menyampaikan langsung kepada pemerintah. Yakni jika data-data dari publik sudah terinventarisasi dengan baik dan lengkap.

Di antara tokoh yang diundang adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif dan Ketua Perhimpunan Gereja Indonesia, Andreas Yewangoe.Namun Syafii Maarif mengatakan, dirinya tidak bisa datang karena ada acara lain.

"Saya tidak bisa datang karena ada acara lain," kata Maarif, Minggu (16/01).

Fajar mengatakan, sikap untuk menunda pertemuan tokoh lintas agama dengan SBY bukan berarti mengabaikan dialog. Menurut fajar, dialog membutuhkan keseriusan dari kedua belah pihak dan bukan semata untuk menyelamatkan citra.

"Reaksi melalui Menko Polhukam, Djoko Suyanto, sangat tidak kondusif ketika pertama kali merespon kritik terbuka para tokoh lintas agama. Saya kira kita menunggu pola komunikasi politik yang lebih elegan dari Presiden kepada para tokoh yang menjadi sentral gerakan ini", ungkap anggota Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan ini.

Sebelumnya, pada Senin (10/01) lalu, bertempat di gedung dakwah PP Muhammadiyah, sejumlah LSM dan tokoh lintas agama membuat pernyataan sikap dan mengritik pemerintah telah melakukan banyak kebohongan publik.

Mereka yakni Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Mgr Martinus Situmorang, Andreas Yewangoe, Buya Syafii Maarif, Franz Magnis Suseno, KH Salahuddin Wahid, dan Biku Sri Pannyavaro.

Mereka mengingatkan 9 kebohongan lama pemerintah dan sembilan kebohongan baru. Karena itu, mereka mencanangkan tahun ini sebagai tahun perlawanan terhadap kebohongan dan pengkhianatan.