DKI Bangun KBN di 3 Pulau Reklamasi
Berita Populer
PENDAPAT
NUSANTARA
POLITISIANA
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bekerja sama dengan PT Pelindo II dan PT Kereta Api Indonesia untuk membangun Kawasan Berikat Nusantara (KBN) atau kawasan ekonomi khusus di 3 pulau reklamasi.
“Pembangunan tersebut bertujuan untuk menekan biaya logistik. Kami ingin bangun kawasan logistik, kawasan berikat nusantara, baru yang terintegrasi dengan kawasan industri," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Senin (11/05).
Ahok menjelaskan, jika kerja sama tersebut bisa dilakukan dengan mekanisme joint venture. Pemerintah DKI bisa meminta PT Jakarta Propertindo untuk membuat anak perusahaan dan bekerja sama dengan anak perusahaan yang akan dibuat oleh Pelindo II.
Sementara, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Sarwo Handayani menargetkan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta rampung pada 2020. Sebanyak 17 pulau dengan luas 5.100 hektare atau setara dengan luas Jakarta Pusat akan dibangun menjadi pusat industri, perdagangan, permukiman, dan pengolahan limbah.
Menurut Ahok, pembangunan kawasan berikat nusantara di pulau reklamasi itu juga bisa mengurangi lahan penyimpanan peti kemas di area Pelabuhan Tanjung Priok. Letak peti kemas yang berserakan akan menambah ongkos distribusi karena menghambat operasional bongkar muat di pelabuhan. Ahok menargetkan kerja sama itu bisa rampung segera. "Kalau bisa tahun ini kami kerjakan," ujar Ahok.
Direktur Utama Pelindo II RJ Lino mengatakan, Pemerintah DKI dan perusahaannya bisa menjadikan pulau reklamasi sebagai kawasan ekonomi khusus maupun Kawasan Berikat Nusantara. "Dalam pulau reklamasi tersebut nanti bisa dibangun pelabuhan dan cargo center," kata RJ Lino.
RJ Lino mengatakan, pengelolaan kawasan tersebut bisa diserahkan pada anak perusahaan yang akan dibuat oleh Pelindo II dan anak perusahaan yang akan dibuat oleh PT Jakpro dengan sistem joint venture.
RJ Lino mencontohkan jika kawasan ekonomi khusus itu tak segera dibangun maka biaya logistik melalui angkutan darat di DKI yang mencapai US$3,5 per kilometer tak akan bisa dikurangi. "Biaya logistik 3,5 kali lipat lebih mahal dibandingkan rata-rata biaya distribusi di dunia," kata RJ LIno.
RJ Lino berharap dengan pembangunan pulau reklamasi sebagai kawasan ekonomi khusus maka akan mengurangi kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok yang berdampak pada berkurangnya biaya distribusi barang.
