Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima surat Presiden yang mengusulkan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI. Komisi I DPR akan segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan, dan diharapkan dapat selesai sebelum masa reses 13 Desember ini.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (04/12). Proses fit and propert test dapat diselesaikan dengan cepat, jika tidak ada perbedaan pandangan dalam proses uji kelayakan dan kepatutan.

“Tentunya tidak menutup kemungkinan sebelum reses tanggal 13 Desember bisa putuskan untuk hasil fit and proper test seperti apa di Komisi I DPR," kata Taufik.

Dikatakan Taufik, pimpinan DPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk menentukan rapat paripurna terkait surat presiden tentang pencalonan ini, sehingga dapat diproses oleh Komisi I DPR.

Terkait pemilihan sosok Hadi sebagai calon tunggal Panglima TNI, Taufik mengatakan hal itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. DPR, sambung dia, hanya akan membahas hal-hal atau isu penting berkaitan dengan Hadi dalam uji kelayakan dan kepatutan.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan bahwa pihaknya akan memproses dengan cepat Hadi Tjahjanto yang bakal menggantikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, karena sudah terjalin hubungan baik selama ini.

“Kami sudah terbiasa dan sering komunikasi dengan Pak Hadi. Jadi saya rasa, tidak terlalu ada masalah," ujar dia.

Meutya yakin Presiden Jokowi telah melakukan pertimbangan matang sebelum mengusulkan Hadi sebagai calon Panglima TNI yang baru untuk disetujui DPR. "Meski demikian, nanti tetap secara formal akan ada surat-surat yang harus kita cek, kelengkapan dan track record," ucap Meutya.