Wakil Ketua DPR Fadli Zon menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan adu data terkait kasus Sumber Waras.

Fadli menilai pimpinan KPK saat ini cenderung politis dan bisa diintervensi kekuasaan. "Gampang diperintah, disuruh ini itu," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/06).

Fadli menyayangkan KPK yang mengindahkan hasil temuan audit BPD terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurut Fadli hal ini sangat ganjil.

"Ini harus didudukkan dulu persoalan ini. Apakah suara bulat KPK secara institusional atau hanya orang per orang yang berpendapat seperti itu karena di pihak lain ada yang berpendapat berbeda. Masalahnya belum selesai," kata Fadli.

Fadli mempertanyakan pendapat KPK soal definisi istilah tidak ada perbuatan melawan hukum atas pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.

"Di banyak kasus, temuan BPK termasuk audit investigasi langsung jadi acuan KPK untuk menentukan seseorang sebagai tersangka atau tidak. Banyak di daerah-daerah statistiknya, sangat banyak kecuali dalam hal ini. Jadi aneh," kata Fadli.

Fadli mengatakan, dia sempat melakukan pengawasan terhadap masalah ini, termasuk mendatangi langsung lahan RS Sumber Waras tersebut. Menurut Fadli secara sederhana dari informasi yang dia himpun memang patut diduga adanya potensi kerugian negara.

"Apa yang dilakukan BPK benar. Jangan sampai KPK jadi alat kekuasaan untuk melindungi orang tertentu atau menargetkan orang lain. KPK harus dipantau karena KPK ini beda dengan yang dulu. Pimpinan (KPK) yang dulu mengindikasikan ada korupsi tersebut," kata politiki Partai Gerindra itu.