Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi selain perang, sering kali disalah artikan. Padahal, dalam sejarahnya yang panjang, kemunculan TNI pada dasarnya berasal dari rakyat, berjuang bersama rakyat dan berkomitmen untuk rakyat. Hanya Indonesia yang memiliki tentara yang berasal dari rakyat.

Demikian disampaikan Jenderal (Purn) Try Sutrisno pada acara diskusi Aliansi Kebangsaan dalam rangka HUT TNI bertema "Menyegarkan Kembali Komitmen Ideologi Pancasila sebagai Nilai Kejuangan di Kalangan TNI," di Jakarta, Minggu (09/10).

"Semangat juang dan patriotisme itulah yang menjadi modal utama TNI. Sehingga TNI harus mampu menguatkan kesetiaan Pancasila dan terus berdiri sebagai pembela Pancasila. Selain itu, TNI juga mengutamakan melindungi rakyat Indonesia," ujar Wakil Presiden RI ke-6 tersebut.

Menurutnya, TNI merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI, maka sudah seharusnya TNI peka terhadap aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Apabila, rakyat mulai gelisah menyikapi perjalanan bangsa yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 45, TNI harus mampu menyerap aspirasi tersebut. Bahkan, ikut menjadi pendorong perubahan yang damai dan tetap bermartabat.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang meneruskan perjuangan para pendahulunya. Jadi TNI tak hanya angkatan bersenjata saja, tapi pejuang intelektual, yang juga amat dibutuhkan untuk menangkal kultur negatif. Di Indonesia, tentara itu adalah rakyat Indonesia sendiri. Berbeda dengan negara lain, tentaranya adalah bentukan negara," ujar Try.

Ia menjamin, TNI akan selalu ada untuk NKRI. Karena rakyat Indonesia yang menjadi TNI mengucap Sumpah Prajurit dam Sapta Marga dan berpegang teguh kepada Pancasila. TNI tanpa Pancasila, Indonesia akan hancur. Oleh sebab itu, TNI harus paham dan waspada terhadap unsur-unsur Pancasila. Sehingga tidak buta politik dan mampu mempertahankan negara.

"Politik yang dimaksud adalah politik bernegara, bukan politik praktis. Politik bernegara beda dengan politik praktis. Jadi TNI harus komit pada politik negara. Coba perhatikan, lembaga pendidikan TNI generasinya selalu berganti, namun mereka selali berjuang demi bangsa, itulah politik negara. Makanya, TNI sejak lahir harus terlibat dalam politik kenegaraan," tegas Try.

Lebih jauh, dia mengatakan konsep TNI di negara ini, bukanlah seperti konsep tentara di sistem demokrasi liberal yang tidak melibatkan tentara dalam politik. Dalam sistem demokrasi Pancasila, TNI adalah adalah rakyat dan warga negara yang dilatih, dididik dan dipersenjatai, serta ikut membentuk GBHN.

"Karena TNI adalah bagian dari keluarga bangsa Indonesia. Karena itu pula harus terlibat dalam politik. Di negara liberal, ada dikotomi sipil militer. Tapi di Indonesia tidak dikenal dikotomi militer dan sipil. Di Indonesia, tentaranya adalah rakyat dan rakyat adalah tentara. Secara mikro, TNI adalah orang yang berpakaian dinas TNI. Tapi secara makro, tentara adalah seluruh rakyat Indonesia. Itu ideologi kita. Inilah yang ditakutkan pihak asing," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo menambahkan, TNI lahir di Indonesia karena perjuangan Jenderal Sudirman. Akhirnya dialah yang membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Lama kelamaan BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik Indonesia (TRI), dan akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dari sejarah itu, kita bisa lihat kalau tentara itu rakyat kita sendiri, tidak ada bedanya. Jadi kalau dilihat sekarang yang pakai seragam itu hanya puncak gunung es dari tentara saja. Sebetulnya semua rakyat Indonesia adalah tentara yang siap berjuang untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu jangan sampai ada dikotomi antara sipil dan militer, antara rakyat dan tentara," paparnya.

Dikatakan, sejauh ini pihaknya sudah mencermati perjalanan NKRI melalui empat kali amandemen UUD 1945. Sehingga pihaknya mulai merasakan munculnya kekhawatiran masyarakat pada posisi TNI saat ini. Salah satunya adanya perpecahan TNI karena pengaruh politik liberal.

"Dari beragam perjalanan sejarah itu, sudah seharusnya TNI secara eksplisit memastikan kembali posisinya secara utuh sebagai pembela Pancasila, juga berpegang pada doktrin TNI sebagai Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta," tutupnya.