Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane menyatakan dukungannya terhadap gebrakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberantas pungutan liar (pungli). Namun Neta meminta pemberantasan pungli dilakukan secara menyeluruh, baik di tingkat atas maupun di tingkat bawah. IPW usul SIM, STNK, BPKB, dan TNKB seumur hidup.

"Solusi untuk memberantas pungli di jajaran Lalu Lintas Polri, misalnya, pemerintah harus memberlakukan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB seumur hidup. Pengurusan perpanjangan adalah biang kerok terjadinya pungli," kata Neta, Kamis (27/10).

Menurut Neta, di banyak negara maju, masa berlaku SIM, STNK, BPKB, dan TNKB sudah seumur hidup. Pergantian dokumen-dokumen itu hanya dilakukan saat terjadi kerusakan atau hilang. Pembayaran pajaknya pun melalui bank.

"Namun, untuk mendapatkan SIM harus diperketat lewat lembaga pendidikan yang terakreditasi," kata Neta.

Neta mengatakan, gebrakan tersebut perlu diimplementasikan karena masyarakat sudah mengidentikkan polisi dengan pungli, terutama dalam segi pelayanannya. "Artinya, pusat pelayanan Polri sarat akan praktek pungli. Stigma negatif ini menjadi tantangan berat bagi Kapolri Jenderal Tito Karnavian," kata Neta.

Neta mencontohkan, dalam pengurusan SIM, masyarakat kerap kali mesti membayar Rp 500.000-Rp750.000 melalui calo. Padahal biaya resmi pembuatan SIM hanya Rp125.000.

"Tanpa calo, jangan harap bisa lolos ujian SIM. Polisi berkali-kali melakukan operasi, tapi pungli tetap saja terjadi," kata Neta.

Menurut Neta, sulitnya membasmi pungli karena praktik tersebut sudah mengakar, melibatkan banyak pihak, dan menyangkut banyak kepentingan. Sistem yang ada, juga sangat mendukung terjadinya pungli. "Untuk itu, sistemnya harus diubah dan tidak dibuka peluang untuk pungli," ujar Neta.

Neta mengatakan, jika SIM, STNK, BPKB, dan TNKB diberlakukan seumur hidup maka praktik pungli dan percaloan akan hilang. "Praktik mafia proyek dalam perebutan pengadaan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB juga akan hilang. Selama ini, praktik mafia proyek pengadaan di Polri sekitar Rp2 triliun per tahun tidak pernah tersentuh," ungkap Neta.

Neta menegaskan, apabila Jokowi serius memberantas pungli, praktik-praktik mafia proyek pengadaan harus dibersihkan. "Disinyalir, praktik pungli di jajaran bawah tak hanya dinikmati jajaran bawah saja, tapi juga diduga mengalir ke atas,” pungkas Neta.