Terbitnya putusan kasasi Mahkamah Agung tentang sengketa Partai Golkar mengubah konstalasi politik di internal Golkar. Penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tahun ini pun, tidak jadi dilakukan oleh DPP Golkar hasil Munas Riau. Tapi, Munas tetap digelar, dalam bentuk Munas Luar Biasa dengan penyelenggara kepengurusan hasil Munas Bali.

Demikian disampaikan Sekjen Golkar Munas Riau Idrus Marham kepada pers, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/03). Idrus menyebut kesepakatan bahwa DPP Munas Bali menjadi penyelenggara sudah dikomunikasikan antara Aburizal Bakrie (Ical), Agung Laksono, dan Jusuf Kalla.

Diingatkannya kalau kesepakatan ini sudah disetujui saat pertemuan ketiga tokoh tersebut pada 18 Desember 2015. “Sudah ada kesepemahaman bahwa Bali sebagai penyelenggara. Kalau Bali sebagai penyelenggara munas maka itu namanya Munaslub. Maka konsekuensinya apa yang dihasilkan dalam Munaslub kepengurusannya hanya melanjutkan masa bakti kepengurusan hasil Munas Bali yang masa kepengurusannya tinggal sekitar 3,5 tahun," ujar Idrus.

Idrus menambahkan, kesepakatan saat ini yang dipastikan bila penyelenggaraan munas dihelat pada Mei 2016 atau sebelum bulan Ramadan. Waktu perhelatan Munas ini juga sudah diketahui Agung Laksono.

“Saya kira itu kepastian dan kesepakatan yang ada. Jadi hanya tinggal masalah waktu dan Pak ARB sendiri sudah menyampaikan bahwa munaslubnya itu diselenggarakan sebelum bulan puasa tahun 2016 ini. Kemudian pak Agung Laksono menyebut tanggal 27 Mei," tutur Idrus.

Terkait pelaksanaan rapat pleno, Idrus mengatakan akan digelar secepatnya oleh DPP hasil Munas Bali. Persiapan pelaksanaan rapat pleno sudah dibicarakan dengan Ical dan Agung Laksono.

Salah satu persiapan yang dimaksud adalah melakukan harmonisasi dengan kepengurusan Golkar Munas Ancol. Arti harmonisasi yaitu dengan mengakomodir kader-kader Munas Ancol.

Bila harmonisasi sudah dilakukan maka selanjutnya diharapkan Menkumham mengesahkan kepengurusan Munas Bali. Namun, jangka kepengurusan Munas Bali menurutnya hanya 3,5 tahun yang dihitung sejak 4 Desember 2014.

“Tentunya segera kita harapkan pengesahan dari Kemenkum HAM. Kemudian akan pleno untuk menentukan waktu, tempat, penyelenggaraan Munaslub pada tahun 2016 ini," tandas dia.