Palestina mengancam akan membekukan hubungan dengan Amerika Serikat jika AS merealisasikan rencanatnya untuk menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington.

Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat, seperti dilansir AFP, mengatakan organisasinya telah secara resmi menyampaikan kepada Washington bahwa pihaknya akan menangguhkan semua komunikasi dengan pemerintah Amerika saat ini jika kantor itu jadi ditutup.

Tanggapan itu dilontarkan pada akhir pekan kemarin, menyusul langkah mengejutkan Amerika Serikat dan upaya Presiden AS Donald Trump untuk mencari modal perundingan dalam negosiasi perdamaian Israel-Palestina.

Trump memiliki waktu 90 hari untuk membatalkan penutupan kantor PLO jika dia memandang ada perkembangan berarti.

Meski dipandang sebagai perwakilan seluruh warga Palestina oleh masyarakat internasional, PLO mesti memperbarui izin beroperasinya di ibu kota AS setiap enam bulan sekali.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malki mengatakan ini adalah kali pertamanya pemerintahan AS menolak untuk memperbarui izin kantor itu sejak beroperasi pada 1980-an.

Malki mengatakan sejumlah pejabat Palestina telah menerima surat dari Washington dua hari lalu yang menyatakan Menteri Luar Negeri AS tidak punya cukup alasan untuk membiarkan kantor itu tetap buka. “Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, dan kami telah meminta klarifikasi dari Kementerian Luar Negeri AS dan Gedung Putih," ujarnya.

Pihak AS akan menggelar rapat pekan ini untuk memberikan jawaban yang jelas terkait kantor PLO tersebut. Malki mengatakan, para pemimpin Palestina juga akan turut menggelar rapat untuk membahas respons terhadap langkah AS tersebut.

Sementara seorang pejabat Deplu AS menggarisbawahi, pernyataan tertentu yang diungkapkan para pemimpin Palestina soal Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai alasan penolakan pembaruan izin. Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dalam pidato terakhirnya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, sempat menyiratkan akan membawa isu permukiman Israel ke ICC.