Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyebut Partai Golkar sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kondisi itu terkait dengan pencekalan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketum Golkar Setya Novanto terkait dugaan korupsi e-KTP.

"Ini soal Golkar memang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkanlah. Karena ketua umumnya sudah dicekal. Dan apabila ada perkembangan lain lagi," ujar JK kepada pers di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (25/04).

Dikatakannya, pergantian pimpinan pengurus Golkar diserahkan kepada DPD sebagai pemilik suara. "Tunggu saja. Tapi bagaimanapun harus ada penyelesaian kalau ketuanya tersangkut. Tapi kita menunggu saja perkembangannya," ujar dia.

Dikataan JK, sebagai sebuah partai, Golkar harus memiliki pemimpin yang baik. Proses pergantian pimpinan di Golkar juga memiliki mekanisme khusus.

Biasanya, sebut mantan Ketum Golkar itu, proses pergantian pimpinan akan menggunakan mekanisme PLT lalu kemudian melaksanakan musyawarah nasional dan musyawarah nasional luar biasa.

"Dan menurut saya, kalau Munaslub dua tahun ngurusin ini. Kemudian dua tahun munas lagi. Mungkin perlu sekaligus munas saja tapi tentu waktunya ditentukan oleh Golkar sendirii. Supaya menghematlah," ujar dia.