Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Polri untuk bekerja secara profesional dalam mengamankan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. JK menyebut pemilu 2019 mendatang, adalah yang paling rumit di dunia.

“Kenapa harus lebih profesional? Karena pemilu mendatang adalah pemilu terumit di dunia," ujar Wapres JK saat memberi sambutan di acara Apel Kasatwil Polri 2018 di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (04/05).

Dikatakan JK, Pemilu 2019 paling rumit, karena tidak ada negara yang menggelar pemilu, di mana masyarakatnya memilih sampai 5 kali dalam satu waktu.

“Tidak ada negara yang orang harus memilih 5 kali dalam satu waktu, memasukkan kertas ke kotak suara, DPRD tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1, kemudian ada DPD, pilpres dan 5 kali yang harus dihitung," kata JK.

Wapres menambahkan, hal tersebut membutuhkan waktu perhitungannya dari malam hari hingga pagi hari. Apabila polisi tidak menjamin keamanan yang baik, maka akan timbul masalah.

“Selalu saya katakan dalam pencoblosan hampir tidak pernah ada masalah. Tapi yang terjadi masalah dalam perhitungan, di situlah terjadinya konflik beberapa tahun lalu," katanya.

Untuk itu, JK meminta Polri untuk tidak hanya memperketat keamanan saat pencoblosan, tapi juga pada saat perhitungan dan selesai perhitungan.

“Karena kita pemilu paling rumit di dunia ini. Lima kali yang dicoblos dalam satu waktu dan lima kali yang dihitung. Perhitungannya lebih rumit karena sistem terbuka, bukan tertutup. Kalau tertutup paling gampang, kalau tertutup mana partai yang menang ya itu ya mendapatkan suara," ujar JK.

"Tapi dalam sistem terbuka, selain partai yang dapat suara, itu juga orang. Itu makan waktu sehingga jeruk makan jeruk, artinya antar partai sendiri berkelahi. Jadi inilah yang rumit dalam pemilu yang memerlukan kesiapan dan suatu tindakan yang baik dan adil daripada kepolisian," imbuh JK.

JK juga mengingatkan Polri untuk bersikap adil dalam mengamankan pemilu. Ia menambahkan, dari 15 konflik besar yang pernah terjadi di Indonesia dipicu oleh ketidakadilan ekonomi dan politik.

“15 konflik besar di Indonesia dalam 70 tahun, 10 kali itu karena ketidakadilan ekonomi, politik dan sebagainya. Polisi menjadi taruhannya, menjaga tingkat keadilan, daripada semua masalah ekonomi politik bangsa ini," tandas JK.