KH Maruf Amin mengatakan, Presiden Joko Widodo merespon positif rencana amandeman terbatas terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam pertemuan dengan Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pembahasan tentang amandemen tersebut masih secara garis besar.

Maruf yang juga anggota Dewan Pengarah BPIP, ikut dalam pertemuan BPIP dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/03). Dewan Pengarah BPIP dipimpin langsung Ketuanya, Megawati Soekarnoputri.

“Iya tadi Ibu Mega menyampaikan itu. Jadi perlu ada haluan negara, MPR jadi lembaga tinggi negara. Presiden merespons bagus," ujar Maruf usai pertemuan.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu menjelaskan, pembahasan soal Amandemen UUD 1945 dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), belum dibahas secara terperinci.

“Tentu dibicarakan MPR, BPIP, supaya ada haluan negara, kepala negara, gubernur, bupati ada arahan pembangunan supaya masing-masing. Tapi tidak detail, pokok-pokok saja," ujar Maruf.

Maruf juga menyinggung soal status BPIP yang kini selevel dengan kementerian. Masa kerja dewan pelaksana dan pengarah BPIP akan berjalan 5 tahun. “Konsekuensinya, fasilitasnya tidak fasilitas UKP. Kedua, masa kerjanya 5 tahun. Kinerjanya juga tentu berat lagi," ujar dia.