Banyak pihak mempertanyakan kinerja 100 hari pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan, Presiden tak punya program 100 hari. Masing-masing kementerian mendapat target dan tenggat waktu yang berbeda-beda,.

"Pemerintah tidak mengenal 100 hari. Masing-masing kementerian diberikan target beda-beda. Misalnya kelembagaan, kabinet diberikan waktu 20 Februari, sudah selesai minggu lalu," ujar Andi kepada pers di Jakarta, Selasa (27/01) malam.

Target lainnya, uajr dia, adalah mengenai penataan perizinan. Diberikan waktu 6 bulan, setelah BKPM launching 26 Januari lalu. Termasuk target pengadaan barang dan jasa. Menurut Andi untuk pengadaan pupuk dan benih sudah selesai awal Desember lalu.

Dia kembali menegaskan bahwa presiden lebih mengedepankan quick win dibanding 100 hari kerja. "Masing-masing lembaga ada quick win yang berbeda. Program 100 hari itu persepsi publik yang lebih berorientasi pada sistem AS. Tapi pemerintahan Jokowi-JK tidak pakai 100 hari, sebagai indikator soal evaluasi kinerja," tandas Andi.