Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menggelar rapat koordinasi dengan bupati dan walikota di Istana Bogor, Kamis, (29/01). Pertemuan ini adalah kelanjutan dari rapat koordinasi pekan lalu dan tindak lanjut kegiatan Musrembangnas RPJMN Tahun 2015–2019 pada 18 Desember 2014. Kali ini, pesertanya Bupati dan Walikota se Sulawesi dan Papua Barat.

"Kami laporkan bahwa hari ini adalah gelombang ke tiga untuk Bapak Presiden bisa mendengarkan permasalahan, kendala di daerah serta rencana-rencana program jangka pendek dan jangka panjang yang tentunya akan sangat bermanfaat," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo ketika saat pembukaan kegiatan itu.

Serupa dengan pelaksanaan Rakor pada 22 - 23 Januari 2015 lalu, kata Tjahjo, kegiatan ini juga melibatkan peran dan kerjasama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Tujuan diselenggarakannya adalah untuk membahas agenda prioritas pemerintahan dan pembangunan untuk enam program utama.

“Di antaranya kedaulatan pangan, infrastruktur, potensi kelautan, sumber daya alam, energi. Dan keenam, kendala dalam perijinan, pelayanan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan ego sektoral,” sambung Tjahjo.

Pelaksanaan rakor bersama Presiden Jokowi ini diikuti 110 bupati dan 2 wali kota. Di antaranya dari Sulawesi Selatan 21 bupati, Sulawesi Tenggara 15 bupati, Sulawesi Tengah 12 bupati, Sulawesi Utara 11 bupati. Kemudian dari Gorontalo 5 Bupati, Sulawesi Barat 6 bupati, Papua 28 bupati, Papua Barat 12 bupati, 1 Walikota Sorong dan 1 Walikota Jayapura.