Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk mewujudkan program-program yang telah disusun, khususnya program prioritas. Jokowi tidak ingin program yang dibuat hanya menjadi wacana. Menteri jangan sibuk menilai kinerja pemerintahan. Presiden mengatakan, rakyat adalah pihak yang paling berhak menilai kinerja pemerintahan, bukan menteri.

“Politik kita politik kerja, bukan politik rencana, bukan politik wacana," ujar Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (07/04).

Jokowi ingin kementerian dan lembaga benar-benar fokus dengan apa yang sudah direncanakan supaya bisa terlaksana di lapangan. Kalau program bisa terlaksana, ujar Jokowi, maka sangat bermanfaat bagi rakyat. “Nanti rakyat yang akan menilai, kita ini sudah bekerja atau belum. Mampu bekerja atau tidak," ujar Jokowi.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna ini, Jokowi membahas 4 hal yakni Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 dan Penghematan Tahun Anggaran 2016, Program Prioritas dan Pagu Indikatif 2017, Kemudahan Berbisnis, serta Kebijakan Satu Peta.

Terkait RAPBNB 2016, salah satu hal yang diinginkan Jokowi adalah kejelasan nomenklatur anggaran. Jokowi tidak ingin lagi ada nama program yang kalimatnya bersayap atau tidak jelas.

“To the point saja. Istilah yang berkaitan dengan pemberdayaan, peningkatan dihilangkan. Langsung tulis kepada hal yang ingin kita lakukan," tandas Jokowi.