Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan, prioritas putra daerah dalam rekrutmen anggota Polri di Akademi Kepolisian, hanya berlaku untuk wilayah Papua. Untuk wilayah lain, semua WNI memiliki kesempatan yang sama.

"Memang ada suara dari permintaan masyarakat Jawa Barat agar ada prioritas warga Jawa Barat asli, istilahnya putra daerah tapi peraturan Kapolri dengan tegas, yang ada peraturan putra daerah prioritas hanya untuk di Papua," terang Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Senin (03/07).

Tito menjelaskan peraturan tersebut hanya berlaku di Papua karena tingkat pendidikan di daerah tersebut agak lambat dibandingkan daerah lainnya. "Karena relatif di beberapa daerah pegunungan tengah misalnya, pegunungan tengah bagian barat, itu pendidikan agak lambat dibanding daerah lain dengan yang dari pantai, dari pendatang maka mereka akan kalah sehingga diberikan prioritas," ujar Kapolri.

Untuk di wilayah lain yang pendidikannya sudah lebih unggul, menurut Tito, tidak ada istilah putra daerah. Sementara, adanya kebijakan Local Boy for Local Job hanya berlaku untuk golongan bintara. Sedangkan untuk Akpol, secara nasional sama. "Kalau Akpol ini, mereka calon pimpinan nasional. Bisa bertugas dimana saja. Mereka siap," kata Kapolri.

Mabes Polri menganulir keputusan Kapolda Jawa Barat tentang hasil seleksi penerimaan Akpol, setelah adanya protes dari orang tua. Dalam keputusan Kapolda Jabar itu, hasil kelulusan sementara sebanyak 35 pria dan 4 wanita dengan kuota 13 putra daerah dan 22 orang non-putra daerah. Namun, setelah melewati tahap seleksi, hanya 12 putra daerah dan 11 orang non-putra daerah yang diterima.

Panitia Pusat akan melakukan seleksi ulang untuk menentukan mereka yang lulus.