Banyak dampak yang tidak bisa dikendalikan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Apalagi hanya dengan menggunakan kartu jaminan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo sebagai bentuk kebijakannya. Kartu tersebut tak banyak membantu, ketika harga BBM naik.

Setidaknya demikian pendapat yang disampaikan Analis ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto kepada pers, kemarin. “Permasalahan, semua itu (kenaikan harga BBM) tidak bisa dijamin dengan kartu jaminan Jokowi," ujar dia.

Eko menambahkan, BBM merupakan kebutuhan pokok yang banyak digunakan ,terutama dalam distribusi bahan pokok dan tentu transportasi. Jadi, ketika harga BBM naik tentu akan memberikan dampak bagi keduanya.

Kartu jaminan, tambah dia, merupakan bentuk strategi kesejahteraan ekonomi pada awal pemerintahan Presiden Jokowi. Namun itu tidak berlaku bagi pembelian bahan pokok ataupun transportasi.

Eko mengatakan untuk transportasi, pemerintah masih bisa mengontrol karena berada di bawah Organda. Jadi tidak bisa sembarangan menaikkan ongkos tanpa persetujuan perkumpulan.

Sementara itu untuk bahan pokok, pemerintah tidak bisa menggunakan kartu jaminan yang dikeluarkan Jokowi untuk rakyat kurang mampu. Harga-harga itu dikhawatirkan akan ikut melonjak tajam.

Presiden Jokowi hanya mengeluarkan dua kartu jaminan. Satu, kartu jaminan kesehatan, berupa Kartu Indonesia Sehat dan jaminan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar. Kedua kartu itu tidak membantu apa-apa saat harga BBM naik.