Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemerintahannnya berkomitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu secara berkeadilan. Bagi Ketua Setara Institute, Hendardi, komitmen Jokowi itu akan diuji bagaimana ia menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib.

“Komitmen dan integritas Presiden Jokowi pada pemajuan HAM akan diuji oleh sejarah sejauh mana ia mendorong serius kasus pembunuhan Munir dibuka dan diungkap tuntas dan adil," ujar Hendardi kepada pers, di Jakarta, Selasa (09/12).

Hendardi mengatakan, Presiden harus segera memerintahkan Kapolri Jenderal Sutaraman dan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk membuka kembali kasus pembunuhan Munir.

Apalagi setelah beredarnya keterangan dari Direktur Perencanaan dan Pengendalian Operasi BIN, Budi Santoso yang memberikan kesaksian bahwa sangat kuat dugaan keterlibatan aktor lain selain Pollycarpus.

“Disamping mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah para mantan petinggi BIN termasuk Hendropriyono, aparat penegak hukum juga perlu merekonstruksi keterlibatan Muchdi Pr yang telah dibebaskan oleh pengadilan yang berlangsung penuh sandiwara," ujar dia.

Komnas HAM pun, ujarnya, harus mengambil momentum ini dengan segera membentuk Tim Penyelidik Projustisia yang diperkuat dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kredibel, berintegritas dan independen, untuk mengungkap skandal pembunuhan ini dengan kerangka UU Nomor 26 tahun 2000, sebagai dugaan pelanggaran berat HAM karena dilakukan oleh aktor negara.

Menurut Hendardi, LPSK juga harus segera melakukan perlindungan terhadap saksi kunci kasus ini yaitu Budi Santoso dan keluarga korban serta saksi-saksi yang kemungkinan akan mendapatkan ancaman serius.