Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI membantah pernyataan pemerintah Arab Saudi yang menyebut Indonesia terlibat atau mendukung pembentukan aliansi miter negara-negara Islam untuk memerangi terorisme. Aliansi terssebut, diklaim Saudi beranggotakan 34 negara.

"Konstitusi Indonesia jelas menyebutkan bahwa Indonesia tidak akan ikut aliansi militer dalam bentuk apa pun," terang Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, kepada pers, di Jakarta, Selasa (15/12).

Dikatakan Arrmanatha, klaim Arab Saudi tersebut tidak sesuai dengan pembicaraan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dan Menlu Arab Saudi Adel Al-Jubeir.

Ia menjelaskan, Al-Jubeir menghubungi Retno untuk menyatakan niat Saudi membentuk pusat internasional melawan ekstrimisme dan terorisme.

Saat itu, ujar Tata, Retno hanya mengatakan Indonesia meminta term of reference (TOR) dan modalitas pusat internasional tersebut. Retno mengatakan, Indonesia sudah memiliki lembaga serupa di dalam negeri, sehingga kajian atas modalitas perlu dilakukan untuk menyinergikan dengan lembaga-lembaga serupa di Indonesia.

“Bahkan dalam konteks international center, kita belum memberikan komitmen apa pun, masih menanyakan modalitas. Kita justru agak kaget karena yang dibahas sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan saat ini,” ujar Arrmanatha.

Seperti diberitakna Kantor berita Pemerintah Saudi, SPA, Senin (14/12) malam, 34 negara Islam telah memutuskan untuk membentuk aliansi militer dalam rangka melawan terorisme yang dipimpin oleh Kerajaan Arab Saudi.

Pusat operasi bersama akan dibangun di Kota Riyadh untuk berkoordinasi dan mendukung operasi militer melawan terorisme, serta membangun program-progaram dan mekanisme untuk mendukung upaya itu.

Negara-negara yang diklaim berpartisipasi dalam aliansi militer bentukan Saudi itu adalah Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Turki, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudah, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Komoros, Qatar, Cote dIvoire, Kuwait, Lebanon, Libya, Maladewa, Mali, Malaysia, Mesir, Moroko, Muritania, Niger, Nigeria, dan Yaman.

Pernyataan itu juga menyebutkan lebih dari 10 negara Islam lainnya, termasuk Indonesia, telah menyatakan dukungannya atas pembentukan aliansi militer tersebut dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait hal itu.