Kerugian akibat gempa 6,4 skala Richter yang terjadi pada 6 Desember lalu di provinsi Aceh mencapai Rp1,9 triliun. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei, mengatakan butuh sekitar Rp 1,59 triliun untuk rekonstruksi dan rehabilitasi.

Kepada wartawan di kantor BNPB, Jakarta Pusat, Kamis (22/12), Willem mengatakan, uang tersebut digunakan antara lain untuk membangun kembali rumah warga, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak akibat gempa tersebut.

"Kita sudah punya rencana aksi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Siapa melakukan apa, dananya dari mana dan kapan selesai, kita akan bicarakan, siang ini kita putuskan," terang Willem.

Kepala BNPB mengatakan data-data terkait kerusakan rumah sudah diverifikasi, bahkan pemerintah daerah sudah mengantongi data soal tingkat kerusakan dan identitas pemilik bangunan. Sehingga hal itu memudahkan untuk proses penyaluran bantuan.

Lebih jauh Willem menyebut, sebagian dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang terdampak, sudah diberikan. Ia mencontohkan di wilayah Pidie Jaya sebanyak 2.551 orang pemilik rumah sudah menerima bantuan senilai Rp40 juta per orang dari pemerintah, dengan total bantuan senilai Rp8,08 miliar.

Uang yang diterima masyarakat diharapkan menjadi stimulus bagi warga untuk membangun kembali rumahnya, dengan rancangan yang lebih tanah gempa. Untuk proses tersebut pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) akan turun tangan, dan mengawal warga dalam pembangunannya.

"Pemerintah daerah juga akan mensupervisi, apakah bantuan itu digunakan dengan benar atau tidak," katanya.

Secara keseluruhan, Kepala BNPB menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu bisa rampung paling lama pada 2018 mendatang. Sejumlah bangunan besar tidak mungkin bisa diselesaikan dalam satu tahun. Kepala BNPB mengatakan bangunan besar yang ia maksud antara lain adalah pesantren untuk 5000 orang di wilayah Bireun.