Sejak dilantiknya Menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, pada tanggal 27 Oktober 2014, 6 bulan yang lalu, tentunya semua Menteri yang sudah dilantik langsung bekerja membuat perencanaan dan pelaksanaan program serta anggaran dalam bidangnya masing-masing.

Selaku Relawan Pendukung Jokowi-JK pada Pilres 2014 yang lalu, saya mengingatkan agar kinerja semua Menteri Kabinet Kerja harus dievaluasi. Selama 6 bulan perencanaan apa saja yang telah dibuat dan dilaksanakan, program apa saja yang belum dilaksanakan dan anggaran sudah digunakan untuk apa saja, kemudian bagaimana pengawasannya.

Saya ingatkan, semua Menteri jangan lupa, pada saat itu sebelum Calon Menteri diangkat dan dilantik, semua melalui proses seleksi yang ketat. Calon Menteri saat itu dipilih karena kriteria memiliki integritas, ideologis dan kompetensi. Maka semua Menteri yang dianggap memiliki kriteria tersebut, sudah seharusnya menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan dengan sebaik-baiknya.

Saya ingatkan, jabatan Menteri itu jabatan politik bukan jabatan karir, maka semua Menteri juga harus memahami situasi dan kondisi politik, karena dalam menjalankan perencanaan dan pelaksanaan program serta anggaran dengan cepat dan tepat maka semua Menteri harus mampu membangun komunikasi, kerjasama yang baik, serta mampu meyakinkan lembaga legislatif dan semua pihak pemangku kepentingan.

Saya ingatkan, semua Menteri jangan mengaku dirinya sebagai Menteri jika tidak bisa bekerja dengan cepat dan tepat, untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan program-program untuk mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, adil dan makmur.

Saya ingatkan, semua Menteri harus bertanggung jawab apabila lambat dalam menjalankan program-program dan jika melakukan kesalahan, karena sungguh tidak adil jika ada program yang lambat dijalankan dan ada kesalahan yang dilakukan Menteri, maka yang disalahkan selalu Presiden dan Wakil Presiden.

Saya ingatkan, Presiden dan Wakil Presiden membutuhkan semua Menteri yang mampu membantu, mendukung dan bekerjasama dalam menjalankan visi dan misinya. Maka sebelum kinerja semua Menteri dievaluasi oleh Presiden dan Wakil Presiden, sebaiknya semua Menteri harus mengevaluasi kinerja diri sendiri dan jajaran Kementerian yang dipimpinnya.

Saya ingatkan, semua Menteri harus meningkatkan pengawasan kepada seluruh jajaran Kementerian yang dipimpinnya, semua Menteri harus memastikan semua Pejabat Eselon I, Eselon II, dan seterusnya untuk betul-betul menjalankan program dan anggaran serta kebijakan maupun keputusan, sehingga program dan penggunaan anggaran dapat betul-betul dirasakan manfaatnya secara nyata oleh rakyat Indonesia.

Saya ingatkan, semua Menteri jangan takut dalam menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Selama kewenangan itu berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku dan lebih mengutamakan kemajuan dan kemakmuran rakyat maka pasti banyak pihak akan mendukung.

Saya ingatkan, bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai Menteri itu memang tidak mudah, banyak tantangan dan rintangan yang dilalui, tapi kalau dijalankan dengan niat yang sungguh-sungguh dan ketulusan memberikan yang terbaik untuk Bangsa dan Negara maka semua itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

*Zuli Hendriyanto, Direktur Eksekutif Indonesia Energi Monitoring [INDERING]