Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zeid Raad Al Hussein, menyatakan, pihaknya akan segera mengirim tim ke Papua untuk memantau penerapan hak asasi manusia di wilayah itu. Tim tersebut dikirim atas undangan dari pemerintah Indonesia.

“Dalam pembahasan selama dua hari terakhir dengan Presiden, pemerintah Indonesia telah mengundang kami untuk mengunjungi Papua. Karena itu kami akan mengirim misi ke sana," ujar Zeid dalam jumpa pers di kantor perwakilan PBB di Jakarta, Rabu (07/02).

Zeid dan delegasinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Selasa (06/02) kemarin. Undangan tersebut disampaikan Jokowi dalam pertemuan itu.

Zeid tak menjelaskan lebih lanjut terkait rencananya itu. Dia juga tidak mengatakan waktu dan misi spesifik yang akan dibawa timnya.

"Saya menginginkan rencana ini bisa sesegera mungkin. Tapi kami belum bisa katakan kapan jelasnya karena hal ini tidak bisa diputuskan sendiri, harus bersama badan PBB lainnya dan pemerintah RI juga," ujar dia.

Dikatakan Zeid, Indonesia merupakan negara penting karena menjadi salah satu reformis yang terus bertransformasi menjadi negara yang lebih baik lagi bagi warganya. Zeid menyebut, Indonesia telah lama berjuang dari penjajahan selama ratusan tahun dan terus bertransformasi menjadi negara demokratis dan menjunjung HAM.

Zeid juga mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia yang telah menyertakan rencana pembangunan dalam Rencana Aksi HAM Nasional, salah satunya dengan mewujudkan dan meningkatkan kualitas hak atas kesehatan dan pendidikan bagi warga negara.

Meski begitu, Zeid menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh negeri, terutama wilayah-wilayah pelosok. Sebab, menurutnya, walau pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun, tidak semua warga bisa merasakan manfaatnya.

"Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah. Tetapi, sayangnya, tidak semua rakyatnya bisa menikmati manfaat tersebut," kata Zeid.

Ia menambahkan, tolak ukur pembangunan dan pertumbuhan ekonomi seharusnya ditekankan pada dampaknya terhadap masyarakat yang paling rentan dan dimulai dari mereka yang paling membutuhkan.