Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mengecam keras kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat, Rabu malam (26/10). Dalam peristiwa tersebut, dua warga Papua tewas dan lima orang lainnya kritis serta luka-luka.

"Kami minta proses hukum terhadap pelaku harus dilaksanakan secara transparan dan obyektif," kata Natalius, Kamis 27 Oktober 2016.

Natalius mengatakan, berdasarkan laporan LBH, warga dan keluarga korban, kerusuhan itu dipicu oleh tewasnya bocah asli Papua, Vigal Pauspaus, di warung makan yang dijaga oleh warga Makassar, Sulawesi Selatan.

Akibat kejadian itu, warga Papua menggelar demonstrasi. Saat warga melakukan protes, aparat kepolisian mengeluarkan tembakan. Salah satu warga bernama Onesimus Rumayom, 40 tahun, tewas. Lima warga lainnya terluka. Dua orang di antaranya kritis, yakni Erik Inggabouw, 18 tahun, serta Tinus Urbinas, 38 tahun.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Kapolda Papua Barat Brigadir Jenderal Royke Lumowa ataupun Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan. Saat dihubungi melalui telepon dan pesan singkat, baik Royke maupun Demas, tidak merespons.

Menurut Natalius, salah satu faktor utama terus terjadinya pelanggaran HAM di Papua karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah menyinggung kondisi HAM di Papua. Padahal, Jokowi merespons seluruh kasus pelanggaran HAM lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sengaja membiarkan pelanggaran HAM di Papua.

"Hal itu dapat dikategorikan sebagai pembiaran. Apalagi, selama dua tahun kepemimpinan Jokowi, terdapat berbagai catatan kelam tentang HAM di Papua," kata Natalius.

Natalius mengatakan, di bawah pemerintahan Jokowi, lebih dari 5 ribu orang di Papua ditangkap, dianiaya, dan dibunuh. "Salah satu kejahatan Jokowi adalah penghancuran lembaga adat Papua dengan merekayasa lembaga adat baru di bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Natalius.

Natalius menduga, dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi, telah terjadi kejahatan paripurna di Papua. "Kami minta agar Presiden melakukan perbaikan untuk menciptakan tanah Papua damai, berdialog perdamaian, melakukan desekuritisasi, dan membangun berbasis HAM," kata Natalius.