Siapa sangka, kalau saat ini Indonesia sudah mampu mengolah dan memanfaatkan data penginderaan jauh yang selama ini di dapat dari satelit-satelit milik asing. Sistem data otomatis penginderaan jauh ini dibangun oleh Lembaga Antariksa Nasional (Lapan). Sistem data tersebut dinyakinidapat menambah sumber data pemerintah dalam mengatasi isu lingkungan dan sumber daya alam (SDA).

Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh (Pusfatja) Lapan, M. Rokhis Khomarudin mengatakan minimnya data satelit yang terdigitalisasi membuat pemerintah kerap kesulitan dalam memonitor dampak perubahan iklim akibat deforestasi dan emisi hutan. Maka, pemanfaatan data dan teknologi satelit penginderaan jauh ini dianggap mampu menangani isu lingkungan yang hingga saat ini belum tertangani secara maksimal.

"Sistem otomatis data prnginderaan jauh ini mampu memgasilitasi pantauan satelit Indonesia dengan membuat data. Sehingga bisa diakses untuk masyarakat umum sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi," katanya kepada politikindonesia.com usai FGD mengenai teknologi penginderaan jauh di Kantor Pusfatja Lapan, Jakarta, Senin (15/06).

Menurutnya, sistem data tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk pengendalian akibat dampak perubahan lingkungan (deforestasi, emisi hutan dan bencana). Tetapi juga bisa melihat distribusi potensi SDA Indonesia. Sehingga dengan sistem data teknologi jarak jauh, semua masalah tersebut bisa dipantau dan dicarikan jalan keluarnya.

"Dengan adanya sistem yang otomatis ini, maka informasi dari satelit penginderaan jauh bisa tersaji dengan cepat dan akurat ke instansi terkait. Dengan sistem ini, tidak mungkin ada data yang dihilangkan. Karena dengan sistem otomatis ini data langsung diolah selama 7-8 menit. Sedangkan, kalau menggunakan manual memakan waktu 10-48 jam," paparnya.

Dijelaskan, hingga saat ini pihaknya terus berupaya membangun sistem otomatis pengolahan dan pemanfaatan data penginderaan jauh ini. Tujuannya, agar Indonesia bisa mencapai kemandirian dalam bidang pengolahan data penginderaan jauh. Selain itu, Indonesia juga bisa memaksimalkan pemanfaatan data penginderaan jauh untuk masyarakat.

"Bagi sejumlah instansi pemerintahan kita yang membutuhkan data ini, mereka bisa menggunakan tanpa harus menggunakan software yang berlisensi. Artinya, sistem yang kami kembangkan berbasis tanpa lisensi dan juga tidak menggunakan lisensi yang biasa digunakan oleh kantor pemerintahan. Karena satu software ini harganya mahal sekali. Harganya bisa mencapai Rp200 juta," tandasnya.

Rokhis mengakui, penginderaan jarak jauh memiliki keunggulan. Karena otomatisasi data ini mampu menghasilkan data dengan cakupan yang luas, akurat, cepat, hemat dan bersifat historis. Bahkan, penginderaan jauh juga sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan pertahanan dan keamanan, pemantauan wilayah strategis (seperti wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil) serta kelautan.

"Dalam mendukung pembangunan nasional, teknologi penginderaan jarak jauh dimanfaatkan untuk kehutanan, pertanian, kelautan dan perikanan, pemantauan lingkungan dan mitigasi bencana. Lapan sebagai menyedia penginderaan jarak jauh terus memberikan informasi tersebut kepada berbagai instansi pemerintah," ungkapnya.

Rokhis menegaskan, salah satu penginderaan jauh yang sudah dimanfaatkan secara luas, yaitu Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI), pemantauan fase pertumbuhan padi dan tanggal darurat bencana. Bukan hanya itu, teknologi penginderaan jauh juga mampu meningkatkan pendapatan negara, seperti melalui pajak, efisiensi penangkapan ikan dan efisiensi dalam peningkatab produktivitas tanaman padi.

"Kapasitas teknologi di bidang penginderaan telah dimiliki LAPAN kini semakin maju dan memiliki daya guna dan fungsi yang sangat profitable bagi pemerintahan daerah (Pemda) dalam bidang pajak, pertanian, ekonomi dan bencana. Langkah kami menjadi lebih signifikan bila didukung oleh percepatan anggaran yang tepat dan munpuni dari pemerintah untuk mewujudkan projek teknologi bagi perkembangan dan pertumbuhan nasonal sebagai solusi seluruh aspek kehidupan," pungkasnya.