Pemerintah mendorong berbagai pihak untuk mengembangkan teknologi keuangan yang mampu meningkatkan akses layanan perbankan bagi para pelaku usaha kecil. Perkembangan teknologi digital sangat cepat merupakan kesempatan emas untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh berbagai layanan, utamanya layanan keuangan formal.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara pembukaan Indonesia Fintech Festival and Conference (IFFC) di Indonesia Convention Exhibition, Tangerang, Selasa (30/08).

“Kemampuan teknologi digital tersebut perlu kita lihat sebagai sebuah kesempatan emas terutama untuk menjangkau mereka yang selama ini belum terjangkau oleh jasa layanan keuangan formal," ujar Jokowi.

Presiden mengatakan, Indonesia memiliki 17 ribu pulau di dalamnya. Dari seluruh masyarakat yang ada di pulau-pulau tersebut, masyarakat di Pulau Jawa dapat dikatakan telah mendapatkan akses layanan keuangan dan kemudahan-kemudahan lainnya.

“Tapi kalau Bapak, Ibu dan saudara sekalian pergi ke pulau terpencil, pergi ke perbatasan-perbatasan negara kita, pergi ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh layanan-layanan perbankan. Kita baru merasa dan terasa bahwa negara kita ini sangat besar sekali," ujar Presiden.

Ditambahkan Presiden, di wilayah-wilayah terpencil itu, jasa layanan keuangan yang paling sederhana seperti penyimpanan uang di bank saja, belum dapat dinikmati oleh sejumlah lapisan masyarakat. Apalagi untuk jasa-jasa keuangan yang lebih modern seperti kredit usaha, kredit rumah, maupun pasar modal.

“Karena keterasingan tersebut, akhirnya mereka sulit untuk memenuhi potensi maksimalnya. Mau berusaha sulit, mau punya rumah sulit, mau menabung saja juga sulit dan susah," imbuhnya.

Disamping itu, kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai lembaga keuangan masih sangat rendah. Menurut data, literasi keuangan masyarakat Indonesia saat ini masih berada pada kisaran 21,8 persen. “Padahal literasi keuangan masyarakat, misalnya di Singapura sudah mencapai 96 persen, di Malaysia 81 persen, di Thailand 78 persen. Kita 21,8 persen," terang Presiden.

Atas dasar itu, Jokowi menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah percepatan dan terobosan untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang didapatkannya langsung dari lapangan tersebut.