Istana memastikan tak pernah intervensi pencopotan Komjen Pol Budi Waseso dari jabatannya sebagai Kabareskrim Polri. Mutasi di jajaran polri atau TNI bukan kewenangan Presiden, melainkan murni kewenangan pimpinan tertinggi di organisasi itu.

"Apalagi Presiden, Presiden nggak urusi yang gitu-gitu. Presiden hanya bicara pada tataran atas dan beliau fokus pada masalah ekonomi," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (03/09).

Luhut belum mau berkomentar tentang pencopotan Buwas. Apalagi, mutasi atau pergantian jabatan ini adalah hal yang wajar di jajaran kepolisian dan TNI.

"Ini kan mutasi di jajaran Polri dan TNI hal yang biasa, nggak ada yang aneh-aneh," ujar Luhut.

Menurut Luhut, kinerja Bareskrim dibawah pimpinan Budi Waseso juga tidak ada yang istimewa. "Biasa-biasa saja, nggak ada yang aneh-aneh," ujar Luhut.

Sementara, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Teten Masduki, menegaskan, Presiden Joko Widodo menginginkan agar penegakkan hukum tak menghambat pembangunan.

Saat di Istana Bogor, Jokowi ingin agar penegak hukum tak segan-segan menindak pihak yang mencuri atau menerima suap. Namun, harus dibedakan antara mencuri dan diskresi kebijakan administratif. Jika kebijakan itu tidak dimaksudkan untuk mengambil keuntungan secara pribadi, maka tak boleh dikriminalisasi.

"Jadi ini barangkali penting ditekankan supaya tidak diartikan suatu hal yang kontradiksi dengan perbaikan penegak hukum," kata Jokowi.

Namun, Teten tak bisa mengatakan, apakah yang dilakukan Komjen Budi Waseso saat menangani kasus dwelling time ini sudah sesuai dengan keinginan presiden. "Itu kapolri, yang berhubungan dengan presiden. Presiden yang tahu persis penilaiannya pada kapolri," kata Teten sambil menjamin tak ada intervensi pemerintah pada penegakan hukum