Malaysia berencana melengkapi Pangkalan Angkatan Lautnya di Teluk Sepanggar, dengan sebuah sistem pertahanan udara. Rencana pembangunan pertahanan udara itu guna mencegah kemungkinan serangan dan konflik di masa mendatang.

Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein mengatakan bahwa langkah tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan sesuai dengan kebutuhan dalam menyikapi skenario di Laut Cina Selatan dan perairan Sabah Timur saat ini.

Pangkalan Laut di Teluk Sepanggar merupakan titik yang dekat dengan wilayah maritim di Laut China Selatan yang disengketakan sejumlah negara termasuk Tiongkok. Keputusan untuk menempatkan pertahanan udara ke pangkalan itu semakin penting menyusul manuver Angkatan Laut China di daerah tersebut.

"Dalam konteks ini, hal ini ditujukan untuk memastikan pangkalan kami aman. Apapun sistem pertahanannya (yang akan digunakan), akan ditentukan kemudian," katanya, seperti media lokal, 26 Januari lalu.

Rencana memasang sistem pertahanan udara canggih itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pangkalan TLDM terhadap ancaman apapun, terutama di perairan negara.

Namun ia menambahkan bahwa setiap upgrade dan tambahan aset pertahanan nasional akan tergantung dari kemampuan ekonomi negara, situasi politik, dan potensi ancaman.

Selain itu, Hishammuddin juga mengatakan infrastruktur reparasi kapal selam Kelas Scorpene yang saat ini sedang dibangun di pangkalan telah mencapai 12 persen dan sesuai dengan jadwal.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut meliputi pembangunan 3 workshop utama untuk pemeliharaan peralatan dan penyimpanan kapal selam, yang diharapkan akan mengurangi biaya pemeliharaan 2 kapal selam Kelas Scorpene Malaysia, KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Razak.

Pangkalan TLDM Kota Kinabalu dibangun pada tahun 2001 yang terdiri dari Markas TLDM Wilayah II dan markas pangkalan kapal selam, dan sebagai lokasi latihan tahunan dengan Brunei dan Filipina. Pangkalan ini juga bertindak sebagai port of call untuk kapal-kapal asing dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Brunei, Perancis, Jepang, Singapura dan India.