Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu melontarkan kritik tajam terhadap Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia menyebut, kegaduhan yang terjadi di pemerintahan saat ini merupakan skenario orang dalam. Ia mencurigai pusat kegaduhan itu tak lain adalah JK.

“Di mana titik gaduhnya? Saya selalu katakan ada di BUMN dan ESDM namun besarnya di Wapres. Episentrum (pusat) kegaduhan tuh di Wapres (JK)," ujar Masinton dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (20/12).

Kegaduhan tersebut mulai dari persoalan pengadaan listrik 35 ribu megawatt, Pelindo hingga PT Freeport yang makin melebar saat ini. “Kita lihat misalnya pengadaan listrik 35 ribu megawatt yang pernah dikritik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, JK terlihat membela proyek itu,” ujar dia.

Begitu pula ketika PT Pelindo II digeledah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait pengusutan kasus dugaan korupsi.

"Dirut-nya (RJ Lino) telepon sana-sini. Yang dari Seoul, nelepon supaya tidak dilanjutkan. Kabareskrim saat itu (Budi Waseso), yang copot JK juga. Menteri ESDM, JK juga," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Masinton menilai JK terlalu mencampuradukkan urusan dan kepentingan bisnis dengan kekuasaan kewenangan jabatan di pemerintahan sebagai seorang Wapres. Ia menagih janji JK sebagai Wapres untuk tidak menggunakan otoritas kekuasaannya untuk kepentingan bisnisnya.

"Pak JK, pada awal dipasangkan dengan Jokowi, kan mengatakan, “Saya sudah tua, sudah pernah jadi wapres. Saya tidak akan gunakan ini untuk kepentingan bisnis saya. Saya ingin mengabdikan diri pada bangsa”. Nah itu yang harus kita tagih janjinya," ujar Masinton.

Masinton juga mewanti-wanti JK untuk tidak memanfaatkan jabatannya demi mendapat keuntungan dari kisruh PT Freeport Indonesia. Hal itu berkaitan dengan dugaan adanya lobi-lobi melalui pertemuan pihak keluarganya dengan pimpinan Freeport.

Masinton bahkan mengingatkan JK kasus mendiang Preside kedua RI, Soeharto ‎yang dilengserkan gara-gara KKN kepada kroninya.

‎Masinton curiga, kasus Ketua DPR Setya Novanto dan tindakan Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkannya ke Badan Kehormatan Dewan (MKD) punya korelasi dengan manuver JK sehingga kontrak karya PT Freeport diperpanjang.

‎"JK perlu diingatkan jangan karena berkuasa lantas memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan bisnis. Ini tidak boleh terjadi lagi. Jangan sampai apa yang dialami Soeharto terjadi kepada JK," tandas dia.