Sekitar 150 hingga 200 orang yang menamakan diri Aliansi Pendamping Dana Desa menggelar aksi demonstrasi di depan Istana, Rabu (23/03). Mereka menuntut proses rekrutmen pendamping dana desa yang tranparan dan tidak dipolitisasi.

“Jangan sampai rekrutmen pendamping desa itu dipolitisasi. Kebijakan jangan main-main," teriak orator membakar semangat pendemo di depan Istana, Rabu (23/3/2016).

Demo tersebut digelar di halaman luar Monas yang menghadap ke arah Istana. Petugas kepolisian yang berjaga pun membuat pagar hidup sehingga aksi demonstrasi tidak menganggu arus lalu lintas.

"Tuntutannya jangan ada politisasi dalam rekrutmen. Jangan ada politisasi dalam revisi UU Desa. Ada persoalan dengan pendampingan. Sebagai schedule 2016, kalau dalam rekrutmen ada proses, praktik rekrutmen sebagaimana yang tidak sesuai dengan persyaratan itu," ucap koordinator aksi, Uun Huntamiharja, di lokasi.

Tampak sekitar 10 orang perwakilan pendemo dipersilakan masuk ke dalam Istana. Mereka menyebut akan menemui Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Para pendemo itu mengkritik Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) yang dianggap tidak transparan dalam melakukan rekrutmen petugas pendamping dana desa. Ada dugaan politisasi yang dilakukan dalam seleksi pendamping dana desa.

Sebelumnya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar telah membantah adanya politisasi dalam seleksi pendamping dana desa. Bantahan itu disampaikannya, setelah sempat beredar isu bahwa calon peserta rektutmen pendamping dana desa harus menandatangani pernyataan diatas materai dan bersedia menjadi kader PKB, partai asal Marwan.