Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, mengusulkan agar pupuk bersubsidi dihapuskan. Sebab penyaluran pupuk bersubsidi dinilai selama ini tidak efektif.

"Sebaiknya pupuk bersubsidi dihapus dan diarahkan ke pasca panen," kata Puspayoga, dalam rapat kerja Kementerian Koperasi dan UKM dengan Komite IV DPD RI, di gedung DPD, Jakarta, Selasa (26/01).

Menurut Puspayoga, penyaluran pupuk bersubsidi tidak efektif dan cenderung tidak menguntungkan petani. Petani tidak mendapatkan harga yang pantas untuk pupuk bersubsidi. Selain itu, pupuk bersubsidi pun cenderung dimainkan agen.

"Selama ini, (penyaluran) pupuk bersubsidi tidak efektif. Banyak pupuk bersubsidi yang dioplos. Jadi, petani tidak mendapatkan harga yang benar. Yang untung itu justru agen-agen," ungkap Puspayoga.

Puspayoga mengatakan, pihaknya akan membicarakan dengan kementerian teknis, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Saat ini, Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan bagian penyalur pupuk bersubsidi. Ada 36 koperasi sebagai distributor dan 250 koperasi yang merupakan pengecer pupuk bersubsidi.

Untuk itu, Puspayoga menyarankan agar subsidi pupuk ini dialihkan ke pasca panen. Misalnya, koperasi membeli produk pasca panen. Hal ini bertujuan untuk melindungi petani dari tengkulak.

"Sebaiknya dialihkan ke pasca panen, misalnya (koperasi) beli gabah supaya petani tidak dipermainkan oleh tengkulak," pungkas Puspayoga.