Rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh Polri kini mendapat sorotan. Wakil Presiden Jusuf Kalla terang-terangan menilai pembentukan Densus Tipikor belum diperlukan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku hingga saat ini, wacara pembentukan Densus Tipikor belum pernah dibahas dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

“Kalau soal Presiden saya tidak tahu. Tapi seingat saya memang belum ada ratas (rapat terbatas). Kalau Pak JK (Jusuf Kalla) beri statement begitu, saya enggak tahu apakah ia sudah bicara dengan presiden," kata Yasonna kepada pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/10).

Terkait sikap Wapres JK, Yasonna mengatakan, yang terpenting adalah semua pihak harus berkoordinasi dalam pemberantasan korupsi, sebab tak bisa dipikul oleh satu lembaga.

Ia memambahkan, perlu pemetaan yang tepat dan perencanaan yang matang dalam memberantas korupsi. Karena itu, seluruh lembaga penegak hukum bersama pemerintah perlu menyusun perencanaan bersama terutama terkait kelembagaannya.

Sebab, hal itu akan berkaitan dengan anggaran yang dibutuhkan serta kewenangan yang akan diberikan kepada masing-masing lembaga penegak hukum. “Tapi memang kan dia (Densus Tipikor) sudah menimbulkan polemik sekarang. Maka kita duduk saja bersama. Kita lihat. Apakah pemberantasan korupsi nanti road map-nya masih perlu lembaga baru atau apakah cukup yang ada sekarang kita berdayakan, kita bersama hilangkan ego sektoral," tandas politisi PDIP itu.