Pemerintah memberikan remisi atau pemotongan masa tahanan terhadap 6.707 narapidana yang merayakan Natal, tepat pada perayaan hari Natal, Minggu, (25/12).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengklaim pemberian remisi tersebut bebas dari pungutan liar (pungli), dan sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu bentuk nyata Kemenkumham mencegah pungli yaitu program remisi online yang gencar dilakukan Ditjen Pemasyarakatan.

"Dalam mencegah pungli, Ditjen Pemasyarakatan telah membuat terobosan program remisi online. Program ini juga mempercepat layanan sehingga penerbitan SK bisa lebih cepat," kata Yasonna.

Bebas pungli itu antara lain dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan Perpres Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Pemberian Remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada warga binaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Keppres Nomor 174 /1999 tentang Remisi.

Narapidana yang mendapatkan remisi khusus adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Yakni telah berstatus sebagai narapidana minimal enam bulan pidana penjara, tidak melakukan pelanggaran selama menjalani pidana, serta aktif mengikuti program dan kegiatan pembinaan.

Besaran remisi khusus Natal ini diberikan paling sedikit 15 hari, dan paling banyak 2 bulan tergantung masa pidana yang sudah dijalani.

Tercatat yang memperoleh remisi sebanyak 15 hari ada 1.854 orang napi, remisi satu bulan sebanyak 4.129 narapidana, remisi satu bulan 15 hari sebanyak 586 orang, dan remisi dua bulan sebanyak 138 narapidana.