Menteri Pariwisata, Arief Yahya, mengatakan, keputusan Presiden tentang dewan pengelolaan Danau Toba, Sumatera Utara, dijadwalkan rampung dan bisa diimplementasikan tahun ini. Sehingga diharapkan kawasan itu semakin berkembang sebagai daerah tujuan wisata.

"Keppres tentang pengelolaan Danau Toba itu diyakini bisa semakin memaksimalkan kebijakan dan strategi pemerintah dalam pembangunan pariwisata di Sumut dimana Danau Toba sebagai ikon pariwisata," kata Arief di Medan, Kamis (27/08).

Arief menjelaskan, dalam Keppres itu akan ada ketentuan tentang pembentukan dewan pengelolaan Danau Toba. Adapun di dalamnya, ada anggota yang berasal dari masing-masing lembaga atau kementerian.

“Dengan adanya wakil dari semua kementerian, maka pembangunan dan pengelolaan pariwisata bisa semakin cepat dilakukan,” kata Arief.

Apalagi, kata Arief, kaldera Danau Toba sedang diusulkan dan diharapkan bisa masuk dalam Global Geopark Network versi UNESCO.

Sekda Pemerintah Provinsi Sumut Hasban Ritonga mengatakan, Sumut dan semua jajaran terkait dibantu Pemerintah Pusat berupaya terus agar UNESCO menerima Kaldera Danau Toba itu masuk dalam Global Geopark Network.

Arief menjelaskan, biasanya, UNESCO akan melakukan sidang pada bulan September dan diharapkan menyetujui Geopark Kaldera Danau Toba itu.

"Memang perlu terus pembenahan khususnya di sektor infrastruktur seperti fasilitas jalan yang bisa membuat waktu lama tempuh Medan-Danau Toba bisa lebih cepat dari dewasa ini yang masih 4 hingga 5 jam," ujar Arief.