Keputusan pemerintah mengenai pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2017 tetap digelar, penuh pertimbangan politis. Namun, apa yang sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo bahwa UN tidak jadi dimoratorium, merupakan sesuatu yang bijak.

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait batalnya rencana moratorium UN tahun depan, yang digagasnya.

Berbicara dalam rapat koordinasi pelaksanaan UN di Jakarta, Kamis (22/12). Muhadjir mengatakan, keputusan tersebut bijak karena meliputi pelaksanaan UN dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Dikatakan Mendikbud, dalam kabinet banyak yang mendukung moratorium UN, namun ada pula yang tidak mendukungnya. Kemendikbud sebelumnya telah melakukan kajian mengenai pelaksanaan UN dan hasilnya keluar usulan untuk moratorium UN.

Muhadjir mengatakan, UN hanya digunakan sebagai dasar untuk pemetaan dan berdasarkan hasil pemetaan, UN tidak memiliki makna yang strategis.

"Selama tiga tahun terakhir tidak perubahan, yang baik cuma segitu, malah yang sekolah yang kurang bagus mengalami penurunan," katanya.

Atas dasar itu, kementeriannya mengusulkan moratorium UN sembari melakukan pembenahan. "Ibaratnya kita punya jerawat lalu bercermin, maka jangan bercermin melulu. Tapi jerawatnya yang harus diobati, baru kemudian bercermin lagi," katanya.

Meski menilai UN seharusnya tidak perlu dilakukan setiap tahun, Muhadjir menghargai keputusan pemerintah untuk tetap menggelar UN dan akan menyelenggarakannya dengan sebaik-baiknya.

"Pekerjaan kita, bagaimana mengurangi dampak negatif dalam pelaksanaan UN ini. Kita harus menyelenggarakan UN dengan jujur dan berintegritas," kata Muhadjir.