Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memaklumi keputusan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kondisi Golkar yang tidak kunjung mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memaksa Golkar mengubah haluan koalisi.

"Pemerintah sejak awal berkuasa dengan minimal dukungan parlemen yang minim, itu tidak menimbulkan kenyamanan bagi pemerintah. Posisi itu yang membuat pemerintah memaksa kekuatan parpol seperti Golkar agar memberikan dukungan ke pemerintahan Jokowi-JK," ujar Muzani kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/01).

Dengan dukungan Golkar ke pemerintah dan rencana Partai Persatuan Pembangunan untuk melakukan hal yang sama, Muzani mengakui bahwa kini Koalisi Merah Putih hanya menyisakan Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Partai Amanat Nasional sudah lebih dulu pindah haluan mendukung pemerintah. “Kami pahami cara berpikir di Golkar. Ketika Golkar menentukan itu, kami hormati," ujar Muzani.

Meski demikian, Muzani menyesalkan kondisi ini akan membuat semakin lemahnya kontrol di parlemen terhadap pemerintah. Menurut dia, dengan kontrol yang lemah, tak menutup kemungkinan pemerintah akan semena-mena dalam menjalankan kebijakannya.

"Partai Gerindra akan tetap sebagai penyeimbang, menjadi kekuartan untuk melakukan check and balances," ujar Ketua Fraksi Gerindra di DPR ini.

Seperti diketahui, deklarasi dukungan Golkar kubu Aburizal terhadap pemerintah disampaikan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/01) malam.

Pernyataan dukungan itu diserahkan Aburizal kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir dalam acara tersebut. Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menyaksikan deklarasi itu.

Selain mengubah haluan politik, Rapimnas Golkar juga memutuskan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Namun, kubu Aburizal meminta pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah sehingga mempunyai legalitas untuk menyelenggarakan munaslub. Aburizal menyatakan tidak akan maju lagi dalam munaslub tersebut.