Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar menggelar rapat pleno Selasa (18/07) siang ini. Rapat akan membahas langkah yang akan diambil partai itu pasca ditetapkannya Ketua Umum Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus e-KTP.

“Dan ini besok akan diperkuat di dalam rapat. Rapat pleno DPP Partai Golkar dan kita sudah berikan undangan kepada seluruh pengurus jajaran," terang Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, Senin (17/07) malam.

Rapat pleno tersebut juga akan membahas terkait status Novanto sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Sejumlah elemen partai telah dikirimi undangan mengenai rapat tersebut. “Kita akan melihat nanti dan tentu setiap langkah-langkah yang secara organisatoris diambil," ujar Idrus.

Ditegaskan Idrus, partainya memiliki sistem dan mekanisme sendiri dalam menyikapi penetapan tersangka Novanto. Karena itu, dia meminta semua pihak untuk tetap solid dan mengikuti mekanisme yang ada di partai.

“Enggak, jadi kita itu bicara akan. Tetapi sekali lagi adalah semua di Golkar ada sistemnya, kebesaran partai Golkar adalah sistem yang efektif," terangnya.

Sementara, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Sumatera Partai Golkar Nusron Wahid mengatakna, rapat akan digelar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat pukul 13.30 WIB,

“Kami akan memastikan agenda politik seperti persiapan pilkada 2018 tetap solid sesuai dengan term and condition yang telah ditentukan. Pileg juga tidak boleh terganggu," ujar Nusron.

Selain memastikan agenda politik yang telah disusun berjalan lancar, pleno juga akan membahas soliditas partai setelah Novanto berstatus tersangka. Isu soliditas, kata Nusron, menjadi penting dibahas karena Golkar merupakan partai yang terdiri dari banyak elemen di masyarakat.

“Golkar ini kan seperti bapak-bapak tahu, banyak variasi. Enggak ada kasus seperti ini pun dinamikanya tinggi, apalagi ada kasus seperti ini. Bicara Golkar itu bicara mikrokosmos Indonesia. Elemennya banyak dan masing-masing merasa orang merdeka," tutur Nusron.