Politisi PAN Muslim Ayub menilai pemerintah tidak berterus terang dalam pro kontra revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ayub menunjukkan bahwa dalam draf revisi yang beredar terdapat logo presiden. Ayub meyakini bahwa draf itu memang benar-benar berasal dari pemerintah.

"Pemerintah enggak berterus terang, itu kan ada logo pemerintah, yang mengajukan itu pemerintah. Kita pengusul, draf itu dari mana ya dari pemerintah kan presiden," kata Muslim Ayub yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini.ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (07/10).

Muslim menilai sikap presiden seperti membalik badan. Sebelumnya rencana revisi dari pemerintah atau Kemenkumham ditolak oleh Jokowi.

"Presiden kan kalau ada orang protes kan balik badan. Kita (sebelumnya) tidak bahas karena ada protes masyarakat, akhirnya DPR mencoba inisiatif," ujar Muslim.

Sementara itu, Masinton tidak menegaskan apakah draf itu benar-benar dari pemerintah. Masinton hanya mengatakan, ada kesamaan antara draft yang sekarang dengan draf yang dulu hendak diusulkan oleh pemerintah.

"Tidak sama persis, kami sesuaikan. Sebelumnya juga gitu (soal penyadapan dan usia 12 tahun)," ujar Masinton.