Hasil survei menunjukan elektabilitas Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1, Prabowo-Hatta naik terus meninggalkan pasangan Joko Widodo-Jusuk Kalla. Hukum survei, kalau tidak ada kesalahan fatal yang dilakukan, maka survei akan naik terus, sedangkan yang turun susah untuk naik.

"Jadi saya tidak heran bila kubu Joko Widodo - Jusuf Kalla panik atas hasil yang dicapai pasangan nomor urut satu. Hal itu membuat mereka melancarkan segala macam kampanye negatif yang memojokan Prabowo, mulai dari isu HAM hingga soal status Prabowo sebagai duda," ungkap Tantowi Yahya, Juru Bicara Timses Prabowo-Hatta ketika mengunjungi Kantor Harian Warta Kota di Jakarta, Kamis (12/06).

Kata Tantowi, dua isu yang diserangkan kepada Prabowo tidak substantif. "Itu kan tidak substantif, kalau soal istri. Sedangkan soal HAM itu kan isu lama yang diusung lagi."

Tantowi mengatakan, tindakan semacam itu merupakan sikap kepanikan dan kasar. "Mereka panik, makanya mereka kasar."

Menurut Tantowi, Prabowo memerintahkan agar serangan-serangan tersebut jangan dibalas dengan serangan serupa. "Oleh karena itu kami selama ini tampak pasif menerima segala serangan kampanye negatif," ujarnya.

Tontowi memberi contoh, waktu debat capres kemarin, bisa saja pak Prabowo nyerang soal Transjakarta atau video pak JK soal negara akan hancur kalau Jokowi yang mimpin. "Tapi kan kita tidak membalasnya," ujarnya.

Lebih jauh Tontowi mengungkapkan,sikap optimis bahwa Prabowo-Hatta akan memenangkan pemilihan presiden (pilpres), walau pun kemenangan itu akan tipis.

"Efek Joko Widodo, terbukti tidak berpengaruh di sejumlah tempat yang dikuasai pasangan Prabowo - Hatta," ujarnya memberi alasan.

Tontowi memberi contoh, di Jawa Barat, yang Gubernurnya, Ahmad Heryawan merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Prabowo - Hatta. Sementara bupati dan Wali Kotanya banyak yang berasal dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga pendukung pasangan Nomor 1.

"Pada Pilgub lalu, terbukti Rieke Dyah Pitaloka yang diusung PDIP, masih kalah dengan suara pendukung Aher,"katanya.

Di Jawa Tengah, ungkap Tontowi, walau pun Gubernurnya adalah kader PDIP, Ganjar Pranowo, namun bupati dan Wali Kotanya mayoritas kader Partai Golkar dan PAN.

"Di Jawa Timur yang merupakan basis Nahdlatul Ulama, tidak bisa diklaim sepihak oleh pasangan Jokowi - JK karena tokoh NU tersebar di masing-masing peserta Pilpres,"urainya.