Pemerintah akan menghapus jabatan eselon 3 dan 4 dalam jenjang jabatan birokrasi pemerintah. Kebijakan itu merupakan bagian dari program reformasi birokrasi.

"Merampingkan organisasi suatu kebutuhan. Katakanlah bikin program 10 tahun, nanti pada ujungnya eselon 3 dan 4 akan hilang," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) seusai melakukan rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (31/05).

Dalam rapat tersebut hadir sejumlah menteri antara lain Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

JK mengklaim perampingan birokrasi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena akan mengurangi porsi belanja pegawai. Selama ini, belanja pegawai rata-rata mencapai 60 persen bahkan 80 persen dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah.

JK mengatakan, perbaikan struktural harus diperhatikan dalam proses perampingan birokasi. Apalagi, sebelumnya ada perubahan prosedur pemerintahan setelah diberlakukannya otonomi daerah.

"Jangan birokrasi terkotak-kotak di daerah, sehingga siapa saja di birokrasi itu bisa bertugas di manapun di Indonesia. Karena itu kami ubah supaya untuk tingkat tertentu seperti dulu," kata JK.

Menurut JK, pemerintah menargetkan perampingan birokrasi bisa dilakukan bertahap mulai 2017 dalam waktu delapan tahun. Penghapusan eselon, kata JK, tidak bisa dilakukan secara mendadak karena melibatkan ratusan ribu pegawai. Cara yang dipilih adalah pada saat ada pegawai yang pensiun, maka jumlah pegawai yang direkrut akan dikurangi.

Selain pertimbangan tersebut, dibutuhkan juga persiapan teknologi maupun pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitasnya.

Sementara itu, Menteri Yuddy mengatakan, penataan kelembagaan dan kepegawaian birokrasi jangan sampai menimbulkan guncangan. "Harus mengurangi beban-beban keuangan serta keterbatasan kualitas SDM di masa mendatang," kata Yuddy.

Yuddy mengatakan,JK memberi arahan agar dibuat peta reformasi birokrasi nasional. "Fokusnya pada pengurangan lembaga yang paling optimal dan pengurangan pegawai pada jumlah yang paling memadai dengan meningkatkan kapasitas dan kualitasnya dalam waktu delapan tahun ke depan," kata JK.