Pemerintah pusat menyerahkan penanganan ancaman banjir lahar dingin di sejumlah sungai yang berhulu dari Gunung Merapi kepada pemerintah provinsi setempat. Pemerintah pusat saat ini lebih fokus pada program pemulihan ekonomi di kawasan sekitar lereng Merapi.

Demikian dikemukakan oleh Menteri koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan di Jakarta, Rabu (05/01). Dikatakannya, pemerintah pusat hanya memberikan dukungan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan memberikan peringatan kepada pemprov jika ada potensi bencana.

"Itu ditangani pemerintah daerah. Kalau ada perbaikan karena ada kerusakan akibat lahar dingin, diserahkan kepada pemda sesuai dengan ukuran-ukuran seperti biasa," terang dia.

Saat ini, sambung Agung, pemerintah pusat, lebih fokus pada program pemulihan ekonomi di kawasan sekitar lereng Merapi. Program pemulihan ekonomi yang dijalankan itu antara lain kegiatan pembersihan pemukiman, sekolah, dan infrastruktur dengan memberikan upah sebesar Rp50.000 per orang.

Dikatakan Menko Kesra, untuk program ini, pemerintah telah mengalokasikan dana baru sebesar US$30 juta. Dana tersebut siap cair pada Januari 2010. Pengalokasian dana baru tersebut, karena dana bencana sebelumnya sebesar Rp15 miliar telah habis untuk penangangan bencana letusan Gunung Merapi.

Seperti diketahui, banjir lahar dingin di sejumlah sungai yang berhulu di Merapi terjadi pada Senin malam (03/01). Banjir ini yang terbesar pasca erupsi Merapi akhir tahun lalu.

Atas potensi bencana ini, pemerintah dan otoritas kebencanaan sudah menyampaikan peringatan agar penduduk di sepanjang aliran sungai waspada. Potensi banjir lahar dingin yang lebih besar diperkirakan masih bisa terjadi karena intensitas hujan diperkirakan lebih tinggi lagi hingga Februari 2010.