Badan Pusat Stastistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin periode Maret 2015, baik di perkotaan maupun di pedesaan mengalami peningkatan sebanyak 860 ribu orang atau 11,2 persen. Sekitar 60 persen atau 516 ribu orang miskin itu berasal dari petani di pedesaan.

Ada peningkatan jumlah warga miskin yang berasal dari sektor pertanian pun tak dipungkiri oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Namun, ia tidak sependapat dengan jumlahnya yang mencapai 60 persen. Amran menyebut, angkanya hanya sekitar 23 persen.

Kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi meski pemerintah telah menggelontorkan limpahan bantuan kepada petani. Meningkatnya jumlah orang miskin karena adanya kenaikan harga pangan. Namun, Amran tetap optimis bisa menekan angka kemiskinan tersebut.

"Sesulit apa pun, kita harus bisa menekan angka kemiskinan. Kami akan mengupayakan semaksimal mungkin. Salah satu caranya dengan meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan menstabilkan harga pangan," ujarnya kepada politikindonesia.com usai membuka Dialog Nasional "Kedaulatan Pangan dan Reformasi Agraria", di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (17/09).

Amran mengakui ada kenaikan harga pangan, khususnya beras sekitar 14 persen. Namun, ujar dia, kenaikan harga tersebut masih dianggap stabil. Semua itu juga disebabkan biaya produksi yang mengalami kenaikan antara 12-15 persen. Hal itu lantaran sudah tidak ada lagi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tidak ada impor beras.

"Kalau harga pangan naik hingga 15 persen masih stabil. Kalau tidak stabil itu, harga pangan naik hingga 30 persen. Apabila harga beras naik dan harga lainnya juga naik, maka pasti menimbulkan pertambahan angka kemiskinan, yaitu angka dimana biaya hidupnya tidak cukup atau kurang," paparnya.

Dijelaskan, walaupun pihaknya sudah memberikan begitu banyak bantuan, tapi kenaikan jumlah warga miskin dari kalangan petani masih saja terjadi. Karena bantuan yang diberikan tidak bisa secara langsung dirasakan hasil. Semua itu butuh waktu. Secara bertahap hasil dari bantuan tersebut bisa dirasakan oleh para petani.

"Semua bantuan yang kami berikan tidak bisa dirasakan hasilnya secara instans. Karena permasalahan yang dialami selama 30 tahun tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 5 bulan. Semuanya butuh proses dan kita harus bersabat untuk mendapatkan hasilnya yang sempurna di tahun depan," ungkapnya.

Menurutnya, dengan fakta yang ada dilapangan saat ini, pihaknya terus berupaya mendorong perekonomian di desa. Sehingga angka kemiskinan di desa bisa ditingkatkan dengan cara meningkatkan pendapatan penduduk desa seperti para petani.

"Dengan adanya berbagai bantuan yang kami berikan untuk petani, mulai dari perbaikan irigasi, pupuk hingga bantuan alat pertanian diharapkan perekonomian petani di desa bisa ditingkatkan," ucapnya.

Pihaknya pun akan terus berupaya untuk mengurangi jumlah petani miskin sebesar 23 persen tersebut dengan berkoordinasi bersama instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Perum Bulog untuk menstabilkan harga pangan dipasaran dan menyejahterakan petani.

"Sampai saat ini kami masih tetap mengacu pada data perhitungan dari BPS terkait data proyeksi pasokan produksi beras nasional sebesar 75,55 ton selama 2015. Nanti setelah direvisi, kami baru mengubah angka-angka itu. Sebab, hingga saat ini BPS masih bekerja memeriksa kembali angka proyeksi pasokan produksi beras nasional," tutupnya.